PEMERINTAHAN

Jokowi: Target 2024, Bagi-bagi 80 Juta Sertifikat

MONITOR, Jambi – Presiden Jokowi kembali bagi-bagi sertifikat hak tanah. Kali ini, ia menyerahkan sebanyak 6.000 sertifikat kepada masyarakat Provinsi Jambi, Minggu (16/12).

Dalam kesempatan itu, Jokowi mendorong adanya percepatan penyerahan sertifikat kepada masyarakat. Alasannya, karena banyaknya laporan mengenai sengketa lahan dan sengketa tanah yang didengarnya setiap dirinya ke daerah.

“Setiap saya berkunjung, yang saya dengar, sengketa lahan, sengketa tanah, dan di mana-mana,” kata Jokowi.

Lebih jauh ia memastikan, pemerintah akan terus mengupayakan pemberian sertifikat ini sebagai tanda bukti hak kepemilikan atas tanah kepada lebih banyak lagi masyarakat. Menurutnya, saat ini masih sangat banyak masyarakat yang belum memiliki pengakuan atas tanah yang mereka miliki.

Kepala Negara menjelaskan bahwa sebelumnya, pada tahun 2014 dari 126 juta sertifikat yang harusnya diberikan ke masyarakat baru 46 juta yang sudah dipegang oleh masyarakat. Artinya, sambung Presiden, masih kurang 80 juta sertifikat yang harus diberikan kepada masyarakat di seluruh Tanah Air.

“Banyak sekali sehingga sengketa-sengketa itu terjadi. Sebelumnya kantor BPN hanya mengeluarkan 500 ribu (sertifikat) setahun, se-Indonesia. Artinya semua mesti nunggu 160 tahun untuk dapat sertifikat,” lanjutnya.

Oleh karena itu, pada tahun 2015 Presiden memerintahkan langsung kepada Menteri ATR/Kepala BPN agar program pembagian sertifikat hak atas tanah untuk rakyat ini dipercepat dan diberikan gratis kepada masyarakat. Ia pun memberikan target sepuluh kali lipat dari biasanya, yaitu 5 juta sertifikat harus keluat pada 2015.

“Alhamdulillah lebih dari 5 juta sertifikat keluar di 2015. Tahun ini 7 juta harus keluar. Tahun depan 9 juta harus keluar. Kalau enggak seperti itu enggak akan rampung urusan ini. Ini adalah hak rakyat. Kantor BPN harus melayani rakyat. Target kita 2024, 2025, ya 80 juta sertifikat,” paparnya.

Recent Posts

Ada Dugaan Permainan Politik Tingkat Tinggi, IPW Desak Kepastian Hukum Kasus Roy Suryo dan dr Tifa cs

MONITOR, Jakarta - Ketua Indonesia Police Watch (IPW) Sugeng Teguh Santoso menilai terdapat sejumlah kejanggalan…

2 jam yang lalu

Menaker: Kolaborasi Pemerintah, Dunia Usaha, dan Organisasi Pekerja Kunci Penguatan Daya Saing Tenaga Kerja

MONITOR, Jakarta — Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menegaskan bahwa Indonesia masih menghadapi tantangan dalam membangun ekosistem ketenagakerjaan…

3 jam yang lalu

‎Kementerian UMKM Terbitkan Permen No 3 Tahun 2026 Lindungi Seller Online

MONITOR, Jakarta – Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) resmi menerbitkan Peraturan Menteri (Permen) UMKM…

3 jam yang lalu

IPW Apresiasi Polda Jabar Tangkap Tersangka Penyiksaan dan Penyekapan YTR, Desak Pelaku Dijerat Pasal Berlapis

MONITOR, Jakarta – Indonesian Police Watch (IPW) mengapresiasi langkah cepat Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum)…

12 jam yang lalu

Jangan Korbankan Cadangan Strategis Demi Smelter, Pemerintah Diminta Konsisten Batasi Produksi Nikel

MONITOR, Jakarta - Transisi Bersih meminta Pemerintah Indonesia tidak menambah kuota produksi nikel pada tahun…

15 jam yang lalu

Sambut Kepulangan PPIH Daker Makkah, Menhaj Apresiasi Dedikasi Petugas dan Tegaskan Penguatan Kualitas Layanan

MONITOR, Tangerang - Menteri Haji dan Umrah Moch. Irfan Yusuf menyambut kepulangan kelompok pertama Petugas…

18 jam yang lalu