MONITOR, Jakarta – Usulan pembentukan Panitia Khusus (Pansus) investigasi kasus tercecernya KTP-elektronik (KTP-el) disambut baik oleh Fahri Hamzah. Wakil Ketua DPR ini menilai, bocornya data kartu tanda penduduk elektronik perlu diselidiki, hingga menemukan dokumen yang relevan jelang Pemilu 2019.
“Saya berharap Pansus memberikan ketenangan kepada masyarakat tentang keraguan yang berkembang atas bocornya data KTP-el dan dokumen yang relevan, sehingga tak ada lagi kecurigaan atas pelaksanaan Pemilu nanti. Kelak, tidak ada lagi yang merasa dicurangi,” kata Fahri, Kamis (13/12).
Tercecernya KTP elektronik sebelumnya membuat Fahri curiga. Dengan adanya investigasi, ia berharap bisa mengidentifikasi potensi-potensi korupsi.
“Dalam jangka panjang, kita memang harus mengidentifikasi, apabila ada korupsi dalam KTP-el ini, tentu harus ditingkatkan pada tingkat tender, bukan cuma sekadar proses korupsi politik saja. Korupsi pengadaan barang ini menyebabkan data-data dan rahasia negara tersebar, tercecer, dan ada di tangan musuh bangsa Indonesia yang dalam jangka panjang akan melemahkan negara ini,” terangnya.
Politikus asal Sumbawa ini mengatakan, publik tidak mengungkap hubungan antara KTP-el tercecer dengan para supplier-nya dan kementerian yang membayar pengadaannya. Tapi, sibuk membahas keterangan Nazaruddin tentang uang beredar di antara Anggota DPR RI. Publik mungkin lupa memeriksa permainan tender yang membuat kartu identitas penduduk itu tercecer.
“Skandal KTP-el itu ada dua, pertama yang sekarang heboh, tetapi enggak mau diungkap soal kenapa ada kelebihan cetak? Bagaimana kalau ada penggelembungan jumlah pemilih di database? Kedua, yang dramanya sudah selesai dengan dipenjaranya SN sahabat NZ. Drama selesai tapi kepalsuan tidak,” tandasnya.
