Akhiri Polemik Kursi Wagub, ini Saran Kemendagri untuk Gerindra dan PKS

1008
Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri, Sumarsono, (dok: Asep Monitor)

MONITOR, Jakarta – Polemik pemilihan calon wakil gubernur (cawagub) DKI antara PKS dan Gerindra belum memperlihatkan tanda-tanda akan berakhir. Kedua partai ini masih belum menemukan kata sepakat dengan calon yang akan mereka ajukan untuk jadi wakil gubernur (wagub) Jakarta.

Untuk menengahi polemik tersebut, sejumlah kalangan mencoba memberi masukan kepada PKS dan Gerindra agar mencari jalan tengah dengan cara mencari calon figur wagub dari kalangan birokrasi.

“Saya kira bisa saja calon dari kalangan birokrasi diambil PKS dan Gerindra untuk jadi Wagub DKI. Sebab memang tak ada larangan. Bahkan tak hanya kalangan birokrasi kalangan wartawan pun bisa dicalon PKS dan Gerindra,” ungkap Dirjen Otonomi Daerah (Otda) Sumarsono kepada MONITOR.

Dikatakan Soni, panggilan akrabnya, apabila melihat polemik yang terjadi antara PKS dan Gerindra sepertinya memang harus ada calon diluar kader partai yang diusulkan untuk calon wakil gubernur.

“Calon dari kalangan birokrasi saya kira tepat untuk mendampingi kerja Pak Anies sebagai Gubernur Jakarta. Karena dengan mengambil figur birokrasi akan sangat membantu tugas-tugas gubernur,” terangnya.

Hal senada diungkapkan Sekretariat Dewan (Sekwan) DPRD Jakarta, Yuliadi, menurutnya dengan calon dari kalangan birokrasi bisa meredam ego PKS dan Gerindra yang sama-sama bernafsu untuk memajukan kadernya masing-masing.

“Kalau saya amati perkembangan pemilihan wagub DKI ini, sebagai partai yang mempunyi hak mengusulkan nama, PKS dan Gerindra semuanya mempunyai keinginan besar untuk bisa menempati kursi yang ditinggal Sandiaga Uno. Solusinya harus diambil jalan tengah. Ya itu tadi ambil calon dari birokrat,” tandasnya.

Lantas siapa calon birokrat yang tepat untuk diusulkan jadi cawagub?

“Kalau siapa calon birokrat, ya itu bisa diambil dari birokrat Pemprov DKI atau juga bisa diluar Pemprov DKI,” jawabnya.