MONITOR, Jakarta – Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (LPDB-KUMKM) mendukung lahirnya entrepreneur atau wirausahawan pemula melalui pemberian modal usaha. Menurut Direktur Utama LPDB-KUMKM Braman Setyo, akses pembiayaan menjadi kendala utama dalam membangun usaha baru, selain sumber daya manusia (SDM), produksi, dan pemasaran.
“LPDB siap mendukung melalui akses pembiayaan dengan bunga rendah. Asalkan dari sisi legalitas sudah terpenuhi, apakah usahanya berbentuk PT atau CV, bisa langsung mengajukan. Jika aspek legalnya belum terpenuhi bisa dijembatani lembaga seperti koperasi,” tutur Braman Setyo dalam Rapat Kerja Nasional Himpunan Pengusaha Muda Indonesia Perguruan Tinggi (Hipmi PT), di Jakarta.
Pada kesempatan itu dilakukan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara Ketua Umum Hipmi Bahlil Lahadalia dengan Direktur Utama LPDB-KUMKM Braman Setyo mengenai Pemberian Fasilitas Permodalan dalam Bentuk Pinjaman/ Pembiayaan kepada Pelaku Usaha Anggota/ Mitra Hipmi.
Kegiatan ini dibuka langsung oleh Ketua Umum Hipmi Bahlil Lahadalia, turut hadir antara lain Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto, Ketua MPR Zulkifli Hasan dan Rektor HIPMI PT Said Aldi Al Idrus.
Braman mengatakan, pemerintah memiliki beberapa strategi dalam meningkatkan akses permodalan koperasi dan UMKM, mulai dari yang berbentuk bantuan sosial (bansos) pemerintah dengan nilai maksimum Rp 13 juta hingga modal berbentuk pinjaman/pembiayaan model direct maupun two step loan dengan nilai maksimum Rp 10 miliar. Di luar itu adalah pinjaman melalui perbankan/komersial.
Lebih lanjut, Braman menambahkan tingkat inflasi Indonesia per November 2018 berada di kisaran 3,23 persen. Hal ini menunjukkan pergerakan harga yang relatif stabil. Stabilitas ini yang selanjutnya berpengaruh dalam penentuan suku bunga di bawah 10 persen dan bunga LPDB-KUMKM di bawah 5 persen.
“Kebijakan pemerintah ini berarti pro rakyat. Kemiskinan dan pengangguran turun,” tutur Braman.
Dia berharap dengan adanya kemudahan akses permodalan dari LPDB-KUMKM maka jumlah pengusaha Indonesia akan terus meningkat. Saat ini menurut standar Bank Dunia, merujuk pada angka populasi penduduk, jumlah wirausaha Indonesia masih kecil. Bank Dunia mematok jumlah ideal pengusaha di suatu negara sebesar 4 persen, sedangkan di Indonesia baru 1,6 persen.
