MONITOR, Jakarta – Lambatnya kinerja DPR RI dalam menggodok Rancangan Undang-Undang (RUU) rupanya menggelitik Wakil Ketua KPK Saut Situmorang. Mengutip data Formappi, Saut mengatakan dari 24 RUU yang disiarkan di masa Sidang I tahun 2018/2019, hanya ada 16 RUU yang masuk tahap pembahasan. Sementara hanya tiga yang berhasil disahkan menjadi undang-undang.
Atas dasar itulah, Saut pun melontarkan usulan agar para anggota DPR yang malas mengkaji dan mengesahkan RUU tidak perlu digaji.
“Hari ini kami bicara seperti apa anggota DPR, Wakil Rakyat, tampil di DPR, jujur itu jujur. Jadi kalau ada undang-undang di DPR itu jujur tidak sih? Orang yang tidak berintegritas, tidak bisa digaji. Jadi kalau (anggota) DPR tidak selesai-selesai UU bahas, jangan digaji Pak Ketua (DPR),” ujar Saut di Hotel Bidakara Jakarta Selatan, Selasa (4/12).
Menanggapi ucapan Saut, Ketua DPR RI Bambang Soesatyo mengaku setuju, Akan tetapi, politikus yang akrab disapa Bamsoet itu mengingatkan bahwa pemerintah juga turut terlibat dalam pembahasan UU. Untuk itu, dikatakan Bamsoet, usulan tersebut juga berlaku bagi pemerintah.
“Saya setuju omongan pak Saut yang bilang kalau ada anggota DPR yang enggak mau ngerjain UU enggak usah digaji. Tapi, undang-undang itu berasal dari pemerintah, karena konstitusi kita menulis, UU DPR bersama pemerintah,” tutur Bamsoet.
“Jadi sebenarnya gampang, kalau pemerintahnya setuju, kita juga setuju itu. Setuju kalau pemerintahnya juga tidak digaji,” sambungnya.
Reaksi lain ditunjukkan oleh Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon. Fadli melihat Saut Situmorang tidak memiliki kapasitas untuk memberikan usulan tersebut. Ia pun mengingatkan agar Saut tidak sembarang bicara, mengingat hal itu tidak sesuai dengan tupoksinya sebagai pimpinan KPK.
“Jadi pernyataan itu saya kira pernyataan yang di luar tupoksinya sebagai komisioner KPK, jadi harus hati-hati lah, jangan ngomong sembarangan gitu,” tegas Fadli.
