MONITOR, Jakarta – Kantor Gubernur Jakarta Anies Baswedan, di Jalan Merdeka Selatan, Kamis, 29 November didatangi sejumlah massa yang mengatasnamakan Gerakan Jaga Indonesia (GJI).
Kedatangan massa ini untuk meminta Anies mencabut izin aksi reuani 212, yang akan digelar Minggu 2 Desember 2018 dilapangan Monas.
Pantauan MONITOR, aksi demo yang dilakukan di depan gerbang Balaikota sempat memanas karena beberapa peserta aksi memaksa masuk dengan melompati pagar depan Balaikota.
Niat mereka terhalang aparat yang sudah bersiaga. Kesal, massa GJI berulah dengan mendorong dan menggoyang-goyangkan gerbang besi di halaman Balaikota.
Kordinator lapangan aksi, Tirtayasa mengatakan aksi penolakan aksi Reuni 212 di Monas kerena menilai kegiatan tersebut sebagai kegiatan politik yang terselubung.
“Reuni 212 itu agenda politik terselubung dari pihak-pihak yang ingin negara terpecah,” ujarnya. Menurutnya, rencana pengibaran bendera bertuliskan tauhid dalam acara tersebut sebagai lambang bendera Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) yang sudah dilarang pemerintah.
“Yang kami soroti adalah bendera-bendera HTI. Bukan bendera tauhid. Saya jamin nanti kejadian 1 tahun kemarin di Monas terulang kembali. Apa itu? Orasi politik, orasi memecah belah bangsa,” tandasnya.
“Negara kita sudah berlandaskan ideologi Pancasila. Jadi tidak ada lagi cara-cara menumbuhkan ideologi khilafah. Saya yakin ada agenda politik terselubung,” imbuhnya.
Lebih lanjut, Tirtayasa juga menyatakan tuntutan agar Gubernur DKI Jakarta mencabut izin kegiatan Reuni 212 di Monas. “Cara yang dilakukan Anies ini tidak elegan. Cara yang akan membuat acara semakin banyak perbedeaan,”pungkasnya.
