SOSIAL

Peringati 16 HAKtP, Isu Kawin Anak Harus Disuarakan

MONITOR, Jakarta – Indonesia menduduki urutan ketujuh sedunia dan kedua di ASEAN untuk kasus perkawinan anak. Hal ini disebabkan karena angka perkawinan anak sangat tinggi dan cukup memprihatinkan. Lima provinsi dengan angka perkawinan anak tertinggi yakni Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Kepulauan Bangka Belitung, Sulawesi Barat dan Sulawesi Tenggara.

KPP-PA melaporkan 23,9 persen perempuan menikah pada usia 15-19 tahun; ada 2,6 persen perempuan menikah pada usai 15 tahun; dan 48 dari 1000 perempuan pernah melahirkan pada usia 15-19 tahun. Selain itu, kekerasan seksual adalah isu yang juga tinggi kasusnya di republik ini.

Padahal, komitmen dan upaya melindungi hak-hak perempuan dan anak adalah amanat UUD 1945 sebagai Konstitusi Negara. Demikian pula amanat dalam Tujuan Pembangunan yang Berkelanjutan atau Sustainable Development Goals/SDGs (Goal 5 butir 5.3) yang sudah menjadi komitmen bersama.

Untuk itu, dalam rangka memperingati kampanye 16 Hari Anti Kekerasan terhadap Perempuan atau Peringatan 16HAKtP (16 Days of Activism Against Gender Violence), Staf Khusus Presiden Bidang Keagamaan Internasional, Siti Ruhaini Dzuhayatin menekankan bahwa isu kekerasan terhadap perempuan merupakan salah satu fokus perhatian Presiden Joko Widodo.

“Sebagai salah satu dari 10 kepala negara Champion Global HeforShe Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB), Presiden diharapkan mampu mendorong peringatan 16 hari anti kekerasan berbasis gender ini agar lebih massif,” ujar Ruhaini, belum lama ini.

Salah satu isu yang harus disuarakan adalah perkawinan anak. Menurutnya, isu ini sangat penting sehingga wajib diangkat dalam kampanye 16 Hari Peringatan Anti Kekerasan terhadap Perempuan tahun 2018.

“Sebab, pada praktiknya, banyak anak-anak perempuan yang menjadi korban paling terdampak akibat persoalan kawin anak di tengah masyarakat,” kata dia.

Lebih lanjut, Ruhaini mengungkapkan bahwa kiblat Organisasi kerjasama Islam (OKI) saat ini terhadap implementasi pemenuhan atas hak-hak perempuan adalah Indonesia. Oleh karena itu, ia mengingatkan agar pencapaian ini tidak boleh direduksi melainkan harus ditingkatkan.

Recent Posts

AICIS+ 2026; Hilirisasi dan Kemitraan Beri Ruang Peneliti Wujudkan Riset Berdampak

MONITOR, Cirebon - Kementerian Agama Republik Indonesia melalui Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam (Diktis) menggelar…

1 jam yang lalu

QUTB GLOBAL: Beri Presiden Ruang Menentukan Pendamping Terbaik

Hery Haryanto Azumi menekankan pentingnya keputusan kenegaraan yang bebas dari tekanan politik serta mengedepankan kepentingan…

3 jam yang lalu

Panen Raya di Cirebon, Rokhmin Dahuri paparkan 7 Strategi Peningkatan Kesejahteraan Petani

MONITOR, Cirebon - Peningkatan produktivitas pertanian harus berjalan beriringan dengan perbaikan skala usaha, efisiensi produksi,…

4 jam yang lalu

Afirmasi Kemenag pada Momen Hari Guru Nasional 2026

MONITOR, Jakarta - Kementerian Agama terus memberikan perhatian kepada guru madrasah serta guru pendidikan agama…

12 jam yang lalu

Jasa Marga Resmi Buka JMIC 2026, Dorong Budaya Inovasi untuk Tingkatkan Kualitas Layanan dan Nilai Perusahaan

MONITOR, Jakarta - PT Jasa Marga (Persero) Tbk terus memperkuat budaya inovasi sebagai bagian dari…

14 jam yang lalu

Wujudkan Kepedulian Ekosistem Pesisir, GCK Jawa Timur Gelar Aksi Tanam Mangrove di Pasuruan

MONITOR, Pasuruan - Sebagai wujud nyata kepedulian terhadap kelestarian lingkungan dan keberlanjutan ekosistem pesisir, Griya…

20 jam yang lalu