MONITOR, Palembang – Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengaku telah memerintahkan kepada Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono agar ikut membeli karet dari rakyat, yang sekarang harganya jatuh hingga ke angka Rp.6000/kg.
“Saya sudah perintahkan kepada Menteri PUPR, juga sudah sampaikan ke petani karet di tempat lain, saya sampaikan bahwa Kementerian PUPR nanti mulai awal Desember ini akan membeli langsung dari koperasi atau dari petani,” kata Presiden Jokowi saat memberikan sambutan pada penyerahan surat keputusan hutan sosial, di Taman Wisata Alam Punti Kayu, Palembang, Sumatera Selatan, Minggu (25/11) sore.
Nantinya, lanjut Presiden, karet yang dibeli Kementerian PUPR dari para petani itu akan digunakan oleh Kementerian PUPR sebagai bahan campuran untuk pengaspalan jalan.
Mengenai harga yang dibeli pemerintah, Presiden Jokowi mengatakan, masih dihitung biar final. Namun Presiden sedikit memberi bocoran, harganya kurang lebih Rp.7.500-Rp.8.000.
“Sebentar ini harus Alhamdulillah disyukuri dulu. nanti kita akan itung-itungan lagi gitu lho,” ujarnya.
Menurut Presiden, harga karet berasal dari perdagangan internasional bukan perdagangan Indonesia, problemnya disitu.
“Jadi sebentar lagi akan terutama di Sumatera Selatan nanti akan dibeli hasil karet oleh kementerian PUPR. Kalau nanti misalnya ada peluang lagi untuk harga bisa lebih itu, lebih dari itu akan saya sampaikan. Tapi yang ini disyukuri dulu,” ucap Presiden Jokowi.
MONITOR, Nganjuk - Setelah mengunjungi Daerah Irigasi Siman di pagi hari, Menteri Pekerjaan Umum (PU)…
MONITOR, Jakarta - Timnas Futsal Putri Indonesia berhasil meraih kemenangan gemilang atas Myanmar dengan skor…
MONITOR, Jakarta - Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal memastikan berita dibukanya lowongan kerja Pendamping…
MONITOR, Jakarta - Wakil Ketua DPR RI Adies Kadir menyambut terpilihnya calon pimpinan KPK dan…
MONITOR, Jakarta - Isu kemiskinan dan kelaparan menjadi isu yang sama-sama diserukan oleh Ketua DPR…
MONITOR, Jakarta - Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Rahayu Saraswati Djojohadikusumo meminta Pemerintah untuk…