Ketua Komisi I DPR RI Abdul Kharis Almasyari (dok: istimewa)
MONITOR, Jakarta – Serangan tentara Israel yang menewaskan tujuh warga Palestina di Gaza membuat DPR marah. Selain merenggut nyawa sipil, aksi serangan itu meluluhlantakkan bangunan media dan warga.
Terkait hal ini, Ketua Komisi I DPR RI Abdul Kharis Almasyhari mengutuk keras aksi serangan yang dilakukan tentara Israel. Kharis menyampaikan duka cita mendalam dan solidaritas penuh kepada korban serta keluarga korban akibat aksi serangan tentara Israel.
“Kebiadaban dan apalagi kata yang tepat buat negara zionis yang membantai warga sipil di Gaza. Mereka diblokade sejak 2006 hingga sekarang terus diserang dan dibom. Terkutuklah Israel dan pendukungnya,” kecam Kharis, Rabu (14/11).
Lebih lanjut, ia meminta agar Indonesia mendorong Dewan Keamanan (DK) PBB untuk segera menggelar rapat darurat dan membentuk tim independen serta melaporkan hasilnya kepada dunia atas kejadian di Gaza.
“Israel memiliki tanggung jawab di bawah hukum Hak Asasi Manusia dan kemanusiaan internasional untuk melindungi warga sipil, karena itu PBB harus mengusut hingga tuntas dan jangan biarkan pelanggaran HAM didepan mata rakyat dunia terjadi di Gaza, Palestina,” tegas legislator dari Fraksi PKS ini.
Kharis juga meminta langkah konkret Kementerian Luar Negeri dimana Indonesia sebagai Anggota DK PBB bisa segera mengusulkan untuk mengutuk penggunaan kekuatan Israel terhadap warga Palestina, terutama di Jalur Gaza, dan menyebarkan pasukan internasional untuk melindungi masyarakat sipil.
MONITOR, Yogyakarta - Ketua Umum Kickboxing Sleman Adit Setiawan secara resmi ditunjuk sebagai Ketua Penyelenggara…
MONITOR, Jakarta - Menteri Pekerjaan Umum (PU), Dody Hanggodo angkat bicara terkait Kepala Dinas PUPR…
MONITOR, Surabaya - Pusat Pembiayaan Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Puspenma) Kemenag RI, bekerjasama dengan…
MONITOR, Jakarta - Wakil Menteri Haji dan Umrah Arab Saudi Abdul Fattah Mashat, hari ini,…
MONITOR, Jakarta - Ribuan peserta dinyatakan lolos seleksi administrasi dan berhak mengikuti Seleksi Akademik dan…
MONITOR, Jakarta - Sudah lebih dari dua dekade RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT) digantung…