MONITOR, Jakarta – Keputusan Yusril Ihza Mahendra yang bersedia menjadi kuasa hukum bagi pasangan calon nomor urut 01 Jokowi- Ma’ruf di Pilpres 2019, patut dihargai.
Bahkan, dengan dipinangnya pengacara kondang sekaligus ketua umum (Ketum) DPP Partai Bulan Bintang (PBB) sebagai bentuk ikhtiar petahana untuk tidak lagi bersikap anti Islam. Hal ini disampaikan Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah dalam pesan singkatnya, di Jakarta, Jumat (9/11).
“Apapun itu (keputusan petahana menunjuk Yusril Ihza Mahendra) perlu dihargai, tapi apakah serius?,” katanya.
Menurut dia, selain adalah hak setiap orang untuk memilih, dirinya juga menyebut bahwa Ketum MUI dan Ketum PBB tidak terlepas dari simbol. Peran simbolik ini, sambung dia, di satu sisi seperti penting bagi petahana, tapi peran simbolik itu harus dibuktikan apakah secara substantif pemerintah memang berubah.
“Ini memang tahun politik, semua gerak tokoh akan diberi makna politik. Tapi, kepentingan kita adalah bersaksi apakah pemerintah telah menyadari kesalahannya dan 2 langkah besar itu dilakukan sebagai koreksi total. Jika bukan koreksi total sayang sekali,” sebut politikus PKS itu.
Dua langkah besar yang dimaksud Fahri yakni pemerintah dalam menangani pembakaran bendera Tauhid, dan penanganan Habib Rizieq Shihab di Arab Saudi. Dua hal ini, ujarnya, yang sangat disayangkan bahwa pemerintah tidak punya penasihat yang baik selama ini.
“Nah sekarang, coba tanya penasihat Hukum yang baru (Yusril,red), saya yakin beliau akan koreksi sikap pemerintah. Sikap Prof. YIM selama ini dalam pengertian saya bertentangan dengan keputusan yang diambil oleh pemerintah. Itukah sebabnya beliau menjadi lawyer HTI, dan lain-lain?,” terangnya.
Oleh karena itu, Fahri menilai, kemampuan Yusril Ihza selama ini yang tidak saja sering menang di pengadilan umum, bahkan di peradilan Konstitusi, di Mahkamah Konstitusi (MK).
“Sekarang beliau akan diuji, apakah beliau ‘direkrut’ untuk kepentingan simbolik petahana atau kepentingan yang nyata? Kita lihat adanya apakah beliau ‘dipakai’ atau ‘dipajang’?” pungkasnya.
MONITOR, Bekasi - PT Jasamarga Transjawa Tol (JTT) menggelar kegiatan Doa Bersama dan Santunan Anak…
MONITOR, Jakarta - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) meyakinkan otoritas Amerika Serikat terkait mutu dan…
MONITOR, Jakarta - Anggota Komisi II DPR RI Ahmad Irawan menyoroti kasus penangkapan Gubernur Bengkulu…
MONITOR, Jakarta - Ketua DPR RI Puan Maharani berharap peringatan Hari Guru Nasional (HGN) 2024…
MONITOR, Jakarta - Koperasi sebagai tonggak pemberdayaan masyarakat, telah membuktikan bahwa ekonomi yang kuat dapat…
MONITOR, Banten - Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto mengaku kaget…