PARLEMEN

Marak Berita Hoaks, DPR Serukan Revisi UU Media

MONITOR, Jakarta – Banyaknya produksi informasi palsu atau konten hoaks membuat anggota parlemen resah. Terlebih, ketika independensi media mulai disusupi kepentingan politik. Anggota Komisi I DPR RI Effendi Sakti Simbolon menilai fenomena itu berpotensi merugikan satu pihak.

Seperti halnya kasus pencatutan nama Kapolri dalam buku merah Indonesia Leaks. Effendi mengatakan, sudah saatnya UU yang mengatur media harus direvisi, diantaranya UU Pers, UU Penyiaran, dan UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

“Katakanlah kasus pencatutan nama Kapolri oleh salah satu media, yaitu Indonesian Leaks. Nah ini kan belum ada yang mengatur di antara tiga UU itu. Maka menurut saya harus ada revisi,” ujar Effendi.

Politikus PDIP ini menilai pemerintah tidak mampu untuk melakukan penataan terhadap bagaimana pengelolaan berita yang sifatnya tendensius, tetapi tendensius.

Sementara itu, Ketua Dewan Pers Yosep Adi Prasetyo menyadari bahwa Dewan Pers tidak bisa menjadi hakim dalam mengusut media yang partisan, karena undang-undang tidak mengamanatkan hal tersebut. Dewan Pers pun juga memiliki keterbatasan anggaran ditiap tahunnya.

“Pada tahun 2019 saja Dewan Pers hanya mendapatkan anggaran Rp 19 miliar,” keluhnya.

Hal senada diungkapkan oleh pengamat politik Bonny Hargens yang mengungkapkan bahwa media kini menjadi sarana transformasi yang membedakan antara abad 20 dan 21. Jika pada abad 20, media lebih difungsikan sebagai alat menyampaikan informasi, namun pada abad 21 media lebih difungsikan sebagai alat untuk menyampaikan framing informasi. Maka tak heran jika antara media yang dimiliki oleh politisi memiliki sudut pandang atau framing yang berbeda dalam menyampaikan informasi.

Recent Posts

AICIS+ 2026, Mahasiswa Universitas Islam Depok Bawa Perspektif Maqashid Syariah dan Bioetika dalam Perlindungan Lansia dan Disabilitas

MONITOR, CIREBON - Evaluasi bantuan sosial bagi lanjut usia (lansia) dan penyandang disabilitas seharusnya tidak…

1 hari yang lalu

UIN Jakarta Masuk THE Interdisciplinary Science Rankings 2027, Perkuat Rekognisi Internasional

MONITOR, Tangerang Selatan – Rekognisi internasional UIN Syarif Hidayatullah Jakarta terus meningkat menyusul masuknya kampus…

1 hari yang lalu

Kemenag & PTKIN Sinergi Petakan Potensi Pesantren dan Pengembangan Prodi Kepesantrenan

MONITOR, Bandung - Direktorat Jenderal Pesantren Kementerian Agama menjajaki penguatan sinergi dengan Perguruan Tinggi Keagamaan…

2 hari yang lalu

AICIS+ 2026 Ditutup, Wamenag Dorong Redefinisi Pendidikan Islam Tanpa Dikotomi Ilmu

MONITOR, Cirebon - Perhelatan akbar Annual International Conference on Islamic Studies (Aicis+) 2026 resmi ditutup…

2 hari yang lalu

Kolaborasi Kementan-Kemendiktisaintek Hasilkan Total 167 Permohonan Hak PVT

Total permohonan Perlindungan Varietas Tanaman pada 2026 mencapai 167, menjadi momentum memperkuat inovasi benih unggul…

3 hari yang lalu

AICIS+ 2026; Hilirisasi dan Kemitraan Beri Ruang Peneliti Wujudkan Riset Berdampak

MONITOR, Cirebon - Kementerian Agama Republik Indonesia melalui Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam (Diktis) menggelar…

3 hari yang lalu