PERTANIAN

Rizal Ramli Sebut Impor ‘Ugal-ugalan’ Rugikan Petani dan Konsumen

MONITOR, Jakarta – Impor pangan menjadi topik terhangat pekan ini. Terlebih kebijakan pemerintah soal impor pangan belakangan dinilai cukup ugal-ugalan. Adalah Rizal Ramli, ekonom senior ini menegaskan bahwa kondisi ini sangat merugikan para petani dan konsumen.

Dengan tegas, Rizal pun mempertanyakan komitmen kandidat calon presiden baik Jokowi maupun Prabowo, akankah berani memberantas mafia pangan jika nanti terpilih.

Rizal mengatakan, kebijakan impor memang hal wajar. Akan tetapi, impor pangan boleh dilakukan dalam jangka waktu tertentu asalkan negara betul-betul mengalami kelangkaan riil.

“Jika panas sekali seperti El-Nino, impor tak terhindarkan. Yang penting, jika betul-betul ada kelangkaan riil (true scarcity) impor boleh tapi hanya untuk jangka pendek,” kata Rizal Ramli, Senin (5/11).

Sementara itu, wacana impor pangan yang gencar dilakukan pemerintah saat ini, dikatakan Rizal, adalah sebuah kejahatan yang merugikan petani dan konsumen. Sebab menurutnya, kelangkaan pangan yang terjadi adalah hasil buatan pemerintah.

“Tetapi impor ugal-ugalan karena kelangkaan buatan, adalah kejahatan. Rugikan petani dan konsumen,” tegasnya.

Recent Posts

Kementan Tegaskan Pelaku Perunggasan Komitmen Lakukan Perbaikan Harga Ayam Broiler

MONITOR, Jakarta – Kementerian Pertanian (Kementan) terus memperkuat upaya menjaga keseimbangan sektor perunggasan nasional di…

7 jam yang lalu

HKTI Lumajang Kawal Ketat LP2B, Tegaskan Tak Boleh Ada Alih Fungsi Lahan Produktif

MONITOR, Lumajang – Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Kabupaten Lumajang menegaskan komitmennya mengawal implementasi kebijakan…

7 jam yang lalu

3 Negara Diguncang Gempa Hebat, Puan Sampaikan Simpati dan Tekankan Perlindungan WNI

MONITOR, Jakarta - Ketua DPR RI Puan Maharani menyampaikan rasa simpati atas musibah bencana gempa…

15 jam yang lalu

Menhaj Buka IEE 2026, Tegaskan Transformasi Haji dan Umrah Harus Berpihak kepada Jemaah

MONITOR, Jakarta - Menteri Haji dan Umrah Moch. Irfan Yusuf menegaskan transformasi penyelenggaraan haji dan umrah…

22 jam yang lalu

Waka Komisi VII DPR: Kebijakan Bebas Visa Kunjungan Dapat Buka Lapangan Kerja

MONITOR, Jakarta - Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Evita Nursanty, menyoroti polemik antara Kementerian…

23 jam yang lalu

Rokhmin Dahuri bekali Anggota DPRD dan DPC PDIP Paradigma Ekonomi Biru Atasi Krisis Pembangunan

MONITOR, Makassar – Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia dengan lebih dari 17 ribu pulau,…

24 jam yang lalu