Sinergitas Kementan dan BPS Mendata Bawang Putih Nasional

MONITOR, Bogor – Sebagai institusi yang diberikan kewenangan mengolah dan merilis data, BPS aktif menjalin kerja sama dengan kementerian/lembaga terkait, tak terkecuali Kementerian Pertanian. Pasca Kementan menggaungkan target swasembada bawang putih 2021, kedua institusi langsung berkoordinasi untuk memastikan penanaman bawang putih baik melalui skema APBN maupun skema wajib tanam oleh pelaku usaha importir agar seluruhnya tercatat dalam data statistik yang akuntabel.

Sesuai arahan Bapak Menteri Pertanian, pendataan produksi pertanian harus akurat agar kebijakan yang diambil terkait pangan tepat sasaran. “Untuk bawang putih, penanaman, panen hingga produksi harus tercatat dalam sistem Statistik Pertanian Hortikultura (SPH), baik yang ditanam secara swadaya, APBN maupun lahan wajib tanam importir”, ujar Direktur Sayuran dan Tanaman Obat, Prihasto Setyanto di sela-sela pertemuan koordinasi Direktorat Jenderal Hortikultura dengan BPS di Hotel Salak Heritage Bogor (30/10). “Jangan sampai, di lapangan sudah banyak tanam tapi tidak tercatat di BPS. (Hal itu) akan sangat mempengaruhi kebijakan yang terkait dengan penyediaan bawang putih nasional”, tambahnya.

Data BPS tahun 2017 menyebutkan bahwa produksi bawang putih nasional hanya 19.510 ton dengan luas panen 2.146 ha. Angka luas panen di kisaran 2 ribu hektar tersebut tidak beranjak dari tahun-tahun sebelumnya selama 15 tahun. Lokasinya juga tak beranjak dari sentra utama seperti Temanggung, Tegal, Karanganyar dan Lombok Timur. “Setelah pencanangan swasembada bawang putih 2021, diharapkan tahun-tahun mendatang luas panen dan produksinya akan semakin meningkat. Tahun 2018 ini kita targetkan tanam bawang putih lebih dari 11 ribu hektar di 79 kabupaten”, tutur Prihasto.

Terkait wajib tanam dan produkai bawang putih oleh importir bawang putih, Kementan mewajibkan realisasi tanam dan produksinya tercatat database statistik BPS. Praktiknya, importir akan dibantu oleh petugas mantri statistik (mantis) di tingkat kecamatan. Setelah tercatat, data tersebut akan dilaporkan ke BPS dan Dinas Pertanian Kabupaten setempat. “Saat panen, importir akan didampingi petugas pusat, dinas pertanian dan mantri statistik kecamatan untuk menghitung produksinya dengan metode ubinan”, jelas Prihasto.

Sementara, Kasubdit Produksi Hortikultura BPS, Rita Setiawati, menyebut pihaknya menyambut baik upaya Kementerian Pertanian untuk meningkatkan kualitas data bawang putih. “BPS bertugas menyiapkan tools atau metode pencatatan dan validasi data SPH yang dilaporkan oleh petugas mantri statistik. Karena program swasembada bawang putih ini masih relatif baru, kami siap terjunkan tim ke lapang bersama Tim Kementan”, kata Rita. “BPS sangat mengapresiasi upaya Kementan menuju swasembada bawang putih, dan kami berkewajiban mendukung dari aspek pendataannya”, imbuhnya.