MEGAPOLITAN

Gusur Sekolah PAUD Saat Jam Belajar, Anies Copot Camat Tamansari

MONITOR, Jakarta – Penggusuran gedung PAUD di Tamansari, Jakarta Barat, saat masih jam belajar berbuntut panjang. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, mencopot Camat Taman Sari, Firmanudin setelah mendapat laporan Anggota DPRD DKI Fraksi Getindra Syarif Hidayatulah.

“Camatnya saya copot kemarin. Ini masalah kebijaksanaan bahwa dalam menjalankan tugas itu menggunakan kebijaksanaan. Jadi, ini lagi jam belajar,” kata Anies di Balai Kota, Jakarta Pusat, Kamis 18 Oktober 2018

Anies kemudian mencontohkan proses penutupan Hotel Alexis. Mantan Mendikbud itu mengatakan, untuk melakukan penertiban tak perlu pengerahan banyak petugas.

“Saya nutup Alexis aja nggak nyerbu pakai pasukan, cukup pakai tanda tangan. Cara-cara seperti itu masa lalu, masa depan Jakarta adalah cara-cara yang menghargai warga dan menghormati tata aturan hukum. Jadi kita ingin penegakkan aturan itu menghargai yang ditegakkan, jangan dibalik,” ujar Anies.

Dirinya kemudian memaparkan sebenarnya prosedur penggusuran sudah ada kata kesepakatan dengan pihak terkait. Namun, eksekusi dilakukan di waktu yang tidak tepat serta dengan tidak menggunakan timing yang tepat.

“Sebetulnya sudah ada kesepakatan-kesepakatan, problemnya saat eksekusi waktunya caranya bila tidak bisa memimpin dengan bijaksana jangan memimpin. Saya butuh pemimpin di tingkat wilayah yang bijaksana. Tengah belajar diberhentiin sore itu, sudah saya diberhentikan,” kata Anies.

Dalam peristiwa itu sebelumnya, Satpol PP menggusur PAUD Tunas Bina, Tamansari, Jakarta Barat saat jam belajar Rabu (17/10). Dimana para murid terpaksa keluar kelas dengan membawa kursi.

Sementara itu, Firman membantah jika dirinya sudah dicopot Anies. Dia mengaku, sampai saat ini masih dalam pemberhentian sementara. Menurut Firman, pencopotan dirinya lantaran difitnah. “Belum (dicopot) kok. Masih pemberhentian sementara aja sambil pemeriksaan. Biasalah, orang difitnah ya begini,” ujarnya.

Dijelaskan Firman, pembongkaran dilakukan karena bangunan sekolah tersebut tak punya Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan tak punya perizinan lain-lainnya. “Ya memang tidak ada IMB. Semuanya (surat-surat izin) enggak ada. Ini kan sudah campur tangan politis. Ya susah jadinya kan,” kata Firman.

Walau dicopot Anies, ia bersyukur dirinya bukan seorang koruptor dan suka mendzolimi orang lain. Namun, dirinya menegaskan akan memberikan bukti-bukti nyata perihal pembongkaran bangunan PAUD tersebut.

“Biarin dulu. Yang penting bagi saya, saya bukan koruptor. Saya bukan orang yang sering ngedzolimi orang, biar sajalah. Besok kalau saya sudah ada hasilnya seperti apa pemeriksaannya, kan ada tim investigasinya. Nanti hasilnya ada. Nah tanyain saja nanti ke Aspem (Asisten Pemerintahan) ya,” katanya.

Sebelumnya, anggota Fraksi Gerindra DPRD DKI Syarif menilai tindakan Satpol PP tersebut sebagai sebuah tindakan arogan dan tidak bijaksana. “Tetapi penggusurannya dilakukan dengan arogan. Anak-anak sedang belajar di dalam tiba-tiba PAUD mereka digusur pemerintah,” ujar Syarif saat dikonfirmasi.

Recent Posts

Rapim Kemenag DKI Jakarta, Kabiro SDM Sebut Kepemimpinan Level 5

MONITOR, Jakarta— Kepala Biro SDM Sekretariat Jenderal Kemenag RI, Muhammad Zain menegaskan pentingnya lompatan kinerja…

8 jam yang lalu

Bebas OPTK, 188,7 Ton Cengkih Asal Natuna Berlayar ke Semarang

MONITOR, Batam - Jaminan kesehatan komoditas bebas dari organisme pengganggu tumbuhan karantina (OPTK), kumbang tanduk…

8 jam yang lalu

Hasil Seleksi Pelatihan Vokasi Nasional Batch 2 Diumumkan 18 Juni 2026, Peserta Diminta Pantau Skillhub

MONITOR, Jakarta – Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) akan mengumumkan hasil seleksi Program Pelatihan Vokasi Nasional (PVN)…

10 jam yang lalu

Takziah ke Keluarga Petugas Haji di Malang, Wamenhaj Apresiasi Dedikasi Cak Imin Tetap Bertugas di Tanah Suci

MONITOR, Malang - Wakil Menteri Haji dan Umrah Republik Indonesia, Dahnil Anzar Simanjuntak, mengunjungi rumah…

1 hari yang lalu

Komisi Kesehatan DPR Harap Pemerintah Segera Realisasikan Pemutihan Tunggakan Iuran BPJS

MONITOR, Jakarta - Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Yahya Zaini berharap Pemerintah segera merealisasikan…

1 hari yang lalu

Banyak Kasus Badal Haji Fiktif, DPR Dorong Digitalisasi Layanan dan Perketat Pengawasan Petugas

MONITOR, Jakarta - Anggota Komisi VIII DPR RI, KH Maman Imanulhaq menyoroti banyaknya temuan terkait…

1 hari yang lalu