BERITA

Sidang Umum IPU di Jenewa Tolak Legalisasi LGBT

MONITOR, Jenewa – Anggota Delegasi DPR RI pada Sidang Umum IPU 139 di Jenewa, Jazuli Juwaini yang juga Ketua Fraksi PKS DPR kembali menginformasikan bahwa General Assembly atau Sidang Umum IPU 139 akhirnya menolak memasukkan agenda pembahasan legalisasi LGBT pada Sidang IPU 140 yang akan datang.

“Setelah gagal memasukkan agenda pembelaan dan legalisasi LGBT di Sidang Komite Demokrasi dan Hak Asasi Manusia pada IPU 139 ini, negara pendukung kembali berupaya memasukkan agenda pembahasan tentang LGBT pada forum General Assembly untuk setidaknya dibahas pada Sidang Umum IPU 140 yang akan datang. Alhamdulillah upaya ini gagal kembali melalui voting, meski sempat diwarnai perdebatan alot di awal,” kata Jazuli, Rabu, 17 Oktober 2018.

Menurut Anggota Komisi I dan BKSAP DPR ini forum General Assembly akhirnya melaksanakan voting dengan melibatkan seluruh anggota delegasi dari semua negara anggota IPU dengan sistem satu anggota satu suara (one man one vote). “Hasilnya, alhamdulillah usul agenda pembahasan LGBT ditolak oleh mayoritas anggota parlemen dunia dengan komposisi menolak 691 suara dan mendukung 499 suara,” ungkapnya.

Menurut Anggota DPR Dapil Banten ini, agenda pembahasan pengakuan hak/legalisasi LGBT ini sendiri awalnya diusulkan oleh Belgia, yang dalam voting kemudian didukung penuh antara lain oleh Kanada, Swedia, Austria, Inggris, Belanda. Sementara itu, negara besar yang menolak seperti Rusia, negara-negara Timur Tengah dan tentu saja Indonesia.

Dengan penolakan ini, agenda pembahasan pengakuan atau legalisasi hak-hak LGBT ditolak dan tidak akan dibahas pada Sidang IPU 140 yang akan datang.

“Kita ucapkan syukur alhamdulillah kerena upaya penolakan ini adalah bagian dari tanggung jawab kemanusiaan kita untuk mewujudkan peradaban dunia yang luhur dan mulia berdasarkan nilai-nilai moralitas, etika, budaya luhur dan agama,” ujar Jazuli.

Recent Posts

Hapus Larangan Siaran Langsung Persidangan, DPR Dinilai Jamin Keterbukaan Informasi dan Transparansi

MONITOR, Jakarta - DPR RI dan Pemerintah sepakat menghapus ketentuan yang melarang publikasi siaran langsung…

3 jam yang lalu

Soroti Penyalahgunaan Mobil Dinas, DPR Dorong Polri Beri Sanksi Agar Jadi Pelajaran

MONITOR, Jakarta - Anggota Komisi III DPR RI, Martin Tumbelaka, menyesalkan insiden penyalahgunaan kendaraan dinas…

3 jam yang lalu

Pemerintah Belum Resmi Tetapkan Haji Jalur Laut, Tapi Peluang Terbuka

MONITOR, Jakarta - Menteri Agama Nasaruddin Umar menyatakan bahwa pemerintah belum menetapkan agenda resmi untuk…

4 jam yang lalu

DPR Ungkap Kebijakan Jam Sekolah Lebih Pagi Harus Dibarengi Pendekatan Psikososial

MONITOR, Jakarta - Anggota Komisi IX DPR RI, Arzeti Bilbina menanggapi kebijakan Pemerintah Provinsi (Pemprov)…

6 jam yang lalu

Kemenperin dan PT IMIP Buka Kelas Beasiswa

MONITOR, Jakarta - Kementerian Perindustrian berkomitmen untuk terus menjalankan kebijakan hilirisasi industri karena berperan penting…

7 jam yang lalu

Kloter Terakhir Terbang dari Madinah, Ketua PPIH Bersyukur Fase Pemulangan Lancar

MONITOR, Madinah - Fase pemulangan jemaah haji Indonesia yang berangkat pada gelombang II dari Daerah…

8 jam yang lalu