Fahri Hamzah Anggap Pernyataan Jokowi Soal Defisit BPJS Kesalahan Fatal

MONITOR, Jakarta – Pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang mengatakan bahwa penyelesaian defisit yang dialami BPJS bisa diselesaikan di tingkat Kementrian Kesehatan maupun internal BPJS tanpa perlu campur tangan presiden menuai kritik.

Wakil Ketua DPR RI bidang Kesra Fahri Hamzah misalnya. Ia menilai, pernyataan itu sangat fatal. “Dan kayaknya memang salah paham. Fatal sekali sebetulnya. Karena Kartu Indonesia Sehat (KIS) itu bisa jadi ladang pembantaian dirinya saat debat Pilpres yang akan datang,” kata Fahri Hamzah dalam pesan singkatnya, Kamis 17 Oktober 2018.

Menurutnya, Jokowi harus waspada lantaran di sekitarnya banyak orang yang tidak mau ambil resiko dan semua dilimpahkan pada Jokowi. Tidak hanya itu, Fahri mengibaratkan seolah ada banyak bola yang ditendang ke wajah Jokowi. Hal ini, katanya, bisa jadi masalah yang meledak dan merugikan dirinya setelah merugikan rakyat banyak.

“Lalu, karena keputusan dilempar lagi ke bawah, muter-muter lah bola itu ditendang ke sana kemari. Kita sih melihat seolah semua lagi sibuk kerja selesaikan masalah, ternyata semua justru sedang sibuk ke sana kemari memperpanjang masalah. Modus ini hampir di semua bidang,” ucapnya.

Menurut Fahri, defisit yang dialami BPJS Kesehatan saat ini bukan permasalahan remeh, tetapi masalah strategis. Maka dari itu, menurutnya, jangan dilempar begitu saja kepada direktur BPJS Kesehatan dan Kemenkes, karena mereka hanya skrup dari sistem besar yang gagal mengatasi masalah ini.

“Ada ratusan rumah sakit dan institusi kesehatan yang terganggu opersionalnya. Perusahaan farmasi dan penyedia obat terancam gulung tikar. Dan, di sana ada peserta BPJS yang sebagian besar adalah rakyat tidak mampu. Bahkan, saat ini jumlah kepesertaannya sudah 77% (201 juta jiwa). Ada jutaan tenaga kesehatan (dokter, perawat, bidan) yang terhimpit nasibnya dan bergantung pada sukses program ini,” ungkap dia.

“Hari ini saya mengingkatkan pak Jokowi jika BPJS Kesehatan sedang mengalami masalah yang tidak bisa dianggap enteng. Karena itu negara harus hadir, Presiden harus tanggap dan peduli. Kalau Presiden peduli, sebenarnya permasalahan mudah diselesaikan,” pungkasnya.