MONITOR, Jakarta – Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma’ruf Amin meminta Bawaslu segera turun untuk mengusut viralnya anak-anak sekolah mengampanyekan 2019 ganti presiden.
Wakil Ketua TKN Jokowi-Ma’ruf, Abdul Kadir Karding mengingatkan seluruh pihak harus menghindari pelibatan anak-anak dalam politik praktis. Selain aturan kampanye, pelibatan anak-anak juga tidak diperkenankan dalam ketentuan soal perlindungan anak.
“Bawaslu lah bekerja, memroses, mengecek keadaan itu. Ini untuk pendidikan politik kita ke depan. Bukan hanya karena yang diserang, tapi juga seandainya ketika ada cara-cara kami berkampanye melibatkan anak-anak juga harus tetep diperiksa oleh Bawaslu,” ujarnya, kepada wartawan, Senin 15 Oktober 2018.
Menurutnya, ada masanya para anak-anak terlibat dalam politik praktis. “Memang peraturan UU menyatakan bahwa tidak boleh menggunakan tempat-tempat pendidikan dan tempat ibadah untuk kampanye,” imbuh anggota Komisi III DPR itu.
Karding pun menghargai Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno yang siap turun ke menyosialisasikan larangan-larangan pada kampanye. Kubu Prabowo-Sandiaga juga tidak setuju dengan video anak-anak sekolah ikut berkampanye itu.
Dalam video itu, tampak sekumpulan anak sekolah yang mengenakan seragam pramuka berteriak-teriak ganti presiden. Mereka berada di sebuah pelataran gedung yang belum diketahui di mana lokasinya.
Terlihat pula beberapa orang dewasa. Salah satu di antaranya memimpin untuk memberikan aba-aba. Awalnya ia meminta anak-anak ini untuk meneriakkan takbir ke hadapan kamera. Kemudian pria tersebut mulai meneriakkan soal 2019 ganti presiden, yang diikuti oleh kumpulan anak-anak itu.
“Kalau lihat video tersebut, ini bukan murni dari anak-anak itu, lebih pada dimobilisasi. Mungkin gurunya atau mungkin koordinatornya di sana, jadi tidak tepatlah untuk itu,” sebut Karding.
