MEGAPOLITAN

PDIP Sebut Program Anies soal Becak Tak Manusiawi

MONITOR, Jakarta – Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Jakarta tetap bersikukuh untuk menolak kebijakan Gubernur Jakarta, Anies Baswedan, yang akan melegalkan becak beroperasi di Ibukota. Kader Partai Banteng Moncong Putih ini bahkan menyebut kebijakan Anies tersebut sangat menyesatkan.

Anggota Fraksi PDIP, Merry Hotma, menyebut kebijakan Gubernur Anies untuk melegalkan becak merupakan kebijakan yang menyesatkan. Pasalnya kebijakan ini mengajak seseorang bekerja tanpa ada kepastian hukum.

“Pengadaan becak menyesatkan, karena tak manusiawi. Terlebih kebijakan tersebut mengajak orang bekerja tanpa ada kepastian hukum,” ujar Wakil Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bampeperda) DPRD DKI Jakarta itu.

Menurut Merry, PDIP menolak becak di legalkan di Jakarta bukan hanya tak manusiawi, melainkan bertentangan juga dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2007 tentang ketertiban umum. Sebab, keberadaan becak di Jakarta kini sudah dilarang.

“Jadi wajar dong kalau kebijakan Anies ini pro kontra,” tegasnya.

Ditempat yang sama, Anggota Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta, William Yani pun mengatakan, kalau kebijakan Anies melegalkan becak di Jakarta perlu dipertimbangkan kembali. Sebab menurut Yani, sebagian besar warga Jakarta menyatakan tidak setuju jika becak kembali beroperasi di Jakarta. Hal tersebut diketahui saat reses kerja anggota DPRD DKI Jakarta.

“Dalam reses yang saya lakukan, sebanyak 99 persen warga yang dimintai pendapatnya, mengatakan tidak setuju becak beroperasi lagi,” kata William Yani saat Refleksi Satu Tahun Kepemimpinan Gubernur Anies Baswedan di Fraksi PDIP, Gedung DPRD DKI, Senin (15/10).

Dalam kesempatan ini Fraksi PDIP DKI menyoroti 6 program dari Pemprov DKI yang dianggap tidak maksimal. Program tersebut adalah target OK OCE tak terpenuhi, OK Otrip (atau sekarang bernama Jak Lingko) dengan segudang kendala, hingga tidak ada solusi rumah untuk warga miskin (rumah DP Rp 0).

Selanjutnya, sejumlah program yang turut menjadi sorotan adalah naturalisasi sungai, pengoperasian becak kembali yang menuai pro dan kontra hingga evaluasi kinerja pelayanan publik.

Recent Posts

Diplomat Kemenlu Meninggal, DPR Singgung Peran Arya Bagi Diplomasi dan Advokasi Indonesia

MONITOR, Jakarta - Anggota Komisi I DPR RI Junico Siahaan menyampaikan duka cita atas meninggalnya…

41 menit yang lalu

Pembangunan Jalan Tol Solo–Yogyakarta–NYIA Kulonprogo Segmen Prambanan-Purwomartani Dipastikan Sesuai Rencana

MONITOR, Purwomartani - Direktur Utama PT Jasa Marga (Persero) Tbk. Rivan Achmad Purwantono, melakukan tinjauan langsung…

42 menit yang lalu

JMTO Dorong Penguatan Peran Pengguna dan Awareness dalam Proses Pengadaan Barang dan Jasa

MONITOR, Jakarta - PT Jasamarga Tollroad Operator (JMTO) terus berkomitmen memperkuat tata kelola pengadaan barang…

47 menit yang lalu

Diskon 20 Persen Berlaku Hari Ini, JTT Wujudkan Layanan Prima Jelang Akhir Libur Sekolah

MONITOR, Cikampek - PT Jasamarga Transjawa Tol (JTT), bagian dari Jasa Marga Group yang mengelola…

51 menit yang lalu

Hapus Larangan Siaran Langsung Persidangan, DPR Dinilai Jamin Keterbukaan Informasi dan Transparansi

MONITOR, Jakarta - DPR RI dan Pemerintah sepakat menghapus ketentuan yang melarang publikasi siaran langsung…

8 jam yang lalu

Soroti Penyalahgunaan Mobil Dinas, DPR Dorong Polri Beri Sanksi Agar Jadi Pelajaran

MONITOR, Jakarta - Anggota Komisi III DPR RI, Martin Tumbelaka, menyesalkan insiden penyalahgunaan kendaraan dinas…

8 jam yang lalu