MEGAPOLITAN

PDIP Sebut Program Anies soal Becak Tak Manusiawi

MONITOR, Jakarta – Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Jakarta tetap bersikukuh untuk menolak kebijakan Gubernur Jakarta, Anies Baswedan, yang akan melegalkan becak beroperasi di Ibukota. Kader Partai Banteng Moncong Putih ini bahkan menyebut kebijakan Anies tersebut sangat menyesatkan.

Anggota Fraksi PDIP, Merry Hotma, menyebut kebijakan Gubernur Anies untuk melegalkan becak merupakan kebijakan yang menyesatkan. Pasalnya kebijakan ini mengajak seseorang bekerja tanpa ada kepastian hukum.

“Pengadaan becak menyesatkan, karena tak manusiawi. Terlebih kebijakan tersebut mengajak orang bekerja tanpa ada kepastian hukum,” ujar Wakil Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bampeperda) DPRD DKI Jakarta itu.

Menurut Merry, PDIP menolak becak di legalkan di Jakarta bukan hanya tak manusiawi, melainkan bertentangan juga dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2007 tentang ketertiban umum. Sebab, keberadaan becak di Jakarta kini sudah dilarang.

“Jadi wajar dong kalau kebijakan Anies ini pro kontra,” tegasnya.

Ditempat yang sama, Anggota Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta, William Yani pun mengatakan, kalau kebijakan Anies melegalkan becak di Jakarta perlu dipertimbangkan kembali. Sebab menurut Yani, sebagian besar warga Jakarta menyatakan tidak setuju jika becak kembali beroperasi di Jakarta. Hal tersebut diketahui saat reses kerja anggota DPRD DKI Jakarta.

“Dalam reses yang saya lakukan, sebanyak 99 persen warga yang dimintai pendapatnya, mengatakan tidak setuju becak beroperasi lagi,” kata William Yani saat Refleksi Satu Tahun Kepemimpinan Gubernur Anies Baswedan di Fraksi PDIP, Gedung DPRD DKI, Senin (15/10).

Dalam kesempatan ini Fraksi PDIP DKI menyoroti 6 program dari Pemprov DKI yang dianggap tidak maksimal. Program tersebut adalah target OK OCE tak terpenuhi, OK Otrip (atau sekarang bernama Jak Lingko) dengan segudang kendala, hingga tidak ada solusi rumah untuk warga miskin (rumah DP Rp 0).

Selanjutnya, sejumlah program yang turut menjadi sorotan adalah naturalisasi sungai, pengoperasian becak kembali yang menuai pro dan kontra hingga evaluasi kinerja pelayanan publik.

Recent Posts

Kemenperin dan PT IMIP Buka Kelas Beasiswa

MONITOR, Jakarta - Kementerian Perindustrian berkomitmen untuk terus menjalankan kebijakan hilirisasi industri karena berperan penting…

12 menit yang lalu

Kloter Terakhir Terbang dari Madinah, Ketua PPIH Bersyukur Fase Pemulangan Lancar

MONITOR, Madinah - Fase pemulangan jemaah haji Indonesia yang berangkat pada gelombang II dari Daerah…

49 menit yang lalu

Realisasi BOS Pesantren 2025 Capai Rp 196,8 Miliar

MONITOR, Jakarta - Penyaluran dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk jenjang pendidikan pesantren tahun ini…

2 jam yang lalu

Tunjangan Guru PAI Non ASN Naik Rp500 Ribu, Pencairan Dirapel

MONITOR, Jakarta - Ada kabar baik dari Kementerian Agama untuk guru Pendidikan Agama Islam (PAI)…

10 jam yang lalu

Bela Rakyat, DPR Akan Fasilitasi Penyelesaian Polemik Tutupnya Pusat Kebugaran yang Rugikan 1.000 Konsumen

MONITOR, Jakarta - Anggota Komisi VI DPR RI, Rivqy Abdul Halim menyoroti polemik penutupan seluruh…

11 jam yang lalu

RI Debut di BRICS, Ketua BKSAP DPR: Indonesia Kian Tegaskan Nonblok dan Jadi Pemain Berpengaruh

MONITOR, Jakarta - Ketua Badan Kerja Sama Antara Parlemen (BKSAP) DPR RI Mardani Ali Sera…

12 jam yang lalu