BERITA

Rendahnya Serapan Anggaran, Kinerja Sekda Provinsi DKI Dievaluasi

MONITOR, Jakarta – Posisi Sekertaris Daerah (Sekda) Provinsi DKI Jakarta yang saat ini dijabat oleh Saefulla sedang dievaluasi dikarenakan rendahnya penyerapan anggaran Pemprov DKI di akhir tahun 2018.

Ketua Gerakan Pemuda Islam Indonesia, (GPII) Herlambang Wibowo menilai, Saefullah terlalu dominan mengurusi rotasi pejabat di satuan kerja perangkat daerah (SKPD). Tak hanya itu, Herlambang menegaskan, Saefullah cenderung memanfaatkan kekosongan kursi Wakil Gubernur (Wagub), untuk mencari celah keuntungan pribadi.

“Pejabat yang diisi banyak yang tak sejalan dengan Gubernur Anies Baswedan. Contohnya, menjelang akhir tahun, serapan anggaran masih dibawah 50 persen,” kata Herlambang kepada wartawan, Selasa (9/10).

Herlambang mengungkapkan, hal ini merupakan rasa kecewa atas kinerja SKPD yang tak maksimal. Makanya, pada Jumat (5/10) lalu, terjadi aksi demo yang meminta jabatan Sekda dievaluasi atau bahkan diganti.

Herlambang berharap, Saefullah selalu sekda jangan dilibatkan dalam pergantian pejabat dalam waktu dekat ini.

“Ini untuk menghindari adanya konflik kepentingan. Diduga potensi terjadi KKN,” ujar Herlambang.

Sebab, masih ada ada 16 SKPD yang dipimpin oleh pelaksana tugas (Plt). Menurutnya, jika masih ada campur tangan Saefullah, maka sulit bagi Anies menempatkan pejabat yang profesional, bersih, integritas, dan sesuai dengan pola kerja gubernur.

Ia juga mendesak untuk memutus mata rantai KKN di tubuh seluruh SKPD, khususnya dugaan monopoli jabatan oleh sekda dan jaringannya pada pejabat SKPD semua tingkatan.

“Kalau diputus, bisa jadi perilaku dan upaya korupsi dapat ditekan. Misalnya, segera mengangkat kepala dinas dari SKPD prioritas yang sangat dibutuhkan. Di antaranya, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan dan yang berkaitan langsung dengan pelayanan masyatakat,” papar Herlambang.

“Selamatkan dan kawal visi dan komitmen gubernur yang dicintai rakyat menuju Maju Kotanya, Bahagia Warganya. Kalau tidak ada realisasi konkret, pekan depan kami akan turun ke jalan,” pungkasnya.

Recent Posts

Presiden Prabowo Umumkan Serangkaian Kebijakan Perlindungan Pekerja pada May Day 2026

MONITOR, Jakarta — Presiden Prabowo Subianto mengumumkan serangkaian kebijakan perlindungan pekerja dalam peringatan Hari Buruh Internasional…

12 jam yang lalu

Singgung Kecelakaan Kereta Hingga Kasus Daycare, Puan Dorong Peningkatan Perlindungan Pekerja di May Day 2026

MONITOR, Jakarta - Ketua DPR RI Puan Maharani menekankan peningkatan perlindungan pekerja di peringatan Hari…

14 jam yang lalu

Waka DPR Cucun: Aspirasi Buruh di May Day 2026 Tunjukkan Kesejahteraan Rakyat Harus Dijaga Lewat Keadilan Bagi Pekerja

MONITOR, Jakarta - Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal menekankan pentingnya kebijakan yang melindungi…

14 jam yang lalu

Waka DPR Cucun Soroti Sering Terjadinya Kekerasan Pada Anak di Daycare: Sistem dan Pengawasan Masih Lemah

Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal menyoroti sistem dan pengawasan yang lemah terhadap fasilitas…

15 jam yang lalu

Pemerintah Perkuat Perlindungan Pekerja, Permenaker 7/2026 Batasi Alih Daya

MONITOR, Jakarta - Pemerintah memperkuat perlindungan dan kepastian hukum bagi pekerja alih daya (outsourcing) melalui terbitnya…

16 jam yang lalu

Pengosongan Rumah Dinas Mabes TNI di Slipi Disebut Berjalan Tertib

MONITOR, Jakarta Barat – Markas Besar Tentara Nasional Indonesia (Mabes TNI) melaksanakan penertiban dan pengosongan 12…

16 jam yang lalu