BERITA

Rendahnya Serapan Anggaran, Kinerja Sekda Provinsi DKI Dievaluasi

MONITOR, Jakarta – Posisi Sekertaris Daerah (Sekda) Provinsi DKI Jakarta yang saat ini dijabat oleh Saefulla sedang dievaluasi dikarenakan rendahnya penyerapan anggaran Pemprov DKI di akhir tahun 2018.

Ketua Gerakan Pemuda Islam Indonesia, (GPII) Herlambang Wibowo menilai, Saefullah terlalu dominan mengurusi rotasi pejabat di satuan kerja perangkat daerah (SKPD). Tak hanya itu, Herlambang menegaskan, Saefullah cenderung memanfaatkan kekosongan kursi Wakil Gubernur (Wagub), untuk mencari celah keuntungan pribadi.

“Pejabat yang diisi banyak yang tak sejalan dengan Gubernur Anies Baswedan. Contohnya, menjelang akhir tahun, serapan anggaran masih dibawah 50 persen,” kata Herlambang kepada wartawan, Selasa (9/10).

Herlambang mengungkapkan, hal ini merupakan rasa kecewa atas kinerja SKPD yang tak maksimal. Makanya, pada Jumat (5/10) lalu, terjadi aksi demo yang meminta jabatan Sekda dievaluasi atau bahkan diganti.

Herlambang berharap, Saefullah selalu sekda jangan dilibatkan dalam pergantian pejabat dalam waktu dekat ini.

“Ini untuk menghindari adanya konflik kepentingan. Diduga potensi terjadi KKN,” ujar Herlambang.

Sebab, masih ada ada 16 SKPD yang dipimpin oleh pelaksana tugas (Plt). Menurutnya, jika masih ada campur tangan Saefullah, maka sulit bagi Anies menempatkan pejabat yang profesional, bersih, integritas, dan sesuai dengan pola kerja gubernur.

Ia juga mendesak untuk memutus mata rantai KKN di tubuh seluruh SKPD, khususnya dugaan monopoli jabatan oleh sekda dan jaringannya pada pejabat SKPD semua tingkatan.

“Kalau diputus, bisa jadi perilaku dan upaya korupsi dapat ditekan. Misalnya, segera mengangkat kepala dinas dari SKPD prioritas yang sangat dibutuhkan. Di antaranya, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan dan yang berkaitan langsung dengan pelayanan masyatakat,” papar Herlambang.

“Selamatkan dan kawal visi dan komitmen gubernur yang dicintai rakyat menuju Maju Kotanya, Bahagia Warganya. Kalau tidak ada realisasi konkret, pekan depan kami akan turun ke jalan,” pungkasnya.

Recent Posts

KPI Minta Seluruh Lembaga Penyiaran Hormati Keberagaman Sosial dalam Tayangan

MONITOR, Jakarta - Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) meminta seluruh lembaga penyiaran (TV dan radio) untuk…

6 menit yang lalu

Kritik DPR Soal Kebijakan BPJPH Dinilai Cerminkan Keberpihakan Rakyat

MONITOR, Jakarta - Kritik keras DPR RI terhadap rencana Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJH)…

3 jam yang lalu

Tiga Kementerian Sinergi Perkuat Infrastruktur Pesantren untuk Lindungi Santri

MONITOR, Jakarta - Tragedi ambruknya bangunan musala pondok pesantren menjadi pengingat penting bagi pemerintah untuk…

3 jam yang lalu

MAN IC Pekalongan Gondol Medali Emas Ekonomi pada Ajang OSN 2025

MONITOR, Malang - Delegasi MAN Insan Cendekia Pekalongan (ICP) raih medali emas bidang ekonomi, pada…

5 jam yang lalu

Tentang Bantuan Pesantren dan Rumah Ibadah, Menag: Pastikan Datanya Benar!

MONITOR, Jakarta - Menteri Agama Nasaruddin Umar menegaskan pentingnya langkah terpadu antara pusat dan daerah…

5 jam yang lalu

Pameran Keterbukaan Informasi Publik 2025, Dorong Budaya Transparansi

MONITOR, Jakarta - Komisi Informasi Pusat (KIP) resmi membuka Pameran Keterbukaan Informasi Publik 2025 di…

6 jam yang lalu