NASIONAL

KPK Harus Jelaskan ke Publik soal Dugaan Suap Pejabat Polri

MONITOR, Jakarta – Situs indonesialeaks membeberkan temuan dugaan skandal suap yang melibatkan pejabat kepolisian republik Indonesia (Polri), Tito Karnavian berupa adanya pemusnahan barang bukti Buku bank bersampul merah atas nama Serang Noor IR dalam kasus korupsi yang menjerat Direktur CV Sumber Laut Perkasa Basuki Hariman dan anak buahnya Ng Fenny.

Kesimpulannya, barang bukti tersebut membeberkan tentang 68 transaksi catatan arus uang masuk dan keluar dalam mata uang rupiah, dolar Amerika, dan Singapura. Ada 19 catatan transaksi untuk individu yang terkait dengan institusi Kepolisian RI. Tertulis dalam dokumen itu bahwa nama Tito Karnavian tercatat paling banyak mendapat duit dari Basuki langsung tidak langsung.

Menanggapi kasus tersebut, Direktur Indonesia Police Watch (IPW), Neta S Pane mengatakan agar tidak menjadi bola liar, KPK harus menjelaskannya secara transparan. “Jika kasus itu benar-benar ada, KPK harus menjelaskannya secara transparan, sehingga tidak menjadi bola liar yang tidak berujung,” katanya saat dihubungi MONITOR, Selasa (9/10).

“Jika kasus itu tidak ada, KPK juga harus menjelaskannya hingga tdk ada polemik dan membuat berbagai pihak saling mencurigai atau saling menuding. Artinya, bola ada di tangan KPK. Dan publik butuh ketegasan KPK,” tambahnya.

Namun terlepas dari ada atau tidaknya kasus itu, Neta mengaku heran kenapa kasus tersebut baru mencuat menjelang pilpres.

“Pertanyaannya kemudian, setelah sekian lama, kenapa kasus ini baru mencuat menjelang pilpres. Ada apa. Apa karena Tito sangat dekat dengan Kapolri sehingga ada pihak yang bermanuver untuk menjatuhkannya,” pungkasnya.

Recent Posts

ASDP Tutup Layanan Nataru, Penumpang Tumbuh dan Kepuasan Publik Sangat Tinggi

MONITOR, Jakarta - PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) resmi menutup penyelenggaraan Angkutan Natal dan Tahun…

4 jam yang lalu

DPR: KUHP dan KUHAP Baru Jamin Aktivis Tak Bisa Asal Dipenjara

MONITOR, Jakarta - Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menjelaskan reformasi hukum pidana dengan terbitnya…

6 jam yang lalu

Haji 2026, Pemerintah Perkuat Petugas dan Layanan Ramah Perempuan

MONITOR, Jakarta - Pemerintah menegaskan komitmennya menghadirkan layanan haji yang ramah perempuan melalui penguatan kualitas…

8 jam yang lalu

Tinjau IKN, Menag Harap Rumah Ibadah di IKN Jadi Simbol Kerukunan Beragama

MONITOR, Jakarta - Menteri Agama Nasaruddin Umar meninjau progres pembangunan fasilitas rumah ibadah di Ibu…

9 jam yang lalu

Eks Menag Yaqut Tersangka, DPR: Kerja Pansus Tidak Sia-sia

MONITOR, Jakarta - Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI sekaligus Ketua Panja Haji 2025, Abdul…

11 jam yang lalu

Buka Diklat PPIH 2026, Menhaj Gus Irfan: Fokus Bahasa Arab dan Disiplin

MONITOR, Jakarta - Kementerian Haji dan Umrah resmi membuka Pendidikan dan Latihan (Diklat) Petugas Penyelenggara…

15 jam yang lalu