Anggota DPRD Jakarta dari Fraksi Hanura, Muhammad Guntur (dok: Asep Monitor)
MONITOR, Jakarta – Kalangan wakil rakyat Jakarta angkat bicara soal adanya fasilitas yang diberikan Pemprov DKI terhadap si penyebar berita bohong (hoak) Ratna Sarumpaet untuk pergi ke Chili. Para politisi Kebon Sirih ini pun ‘mencium’ ada niatan Anies sebagai Gubernur Jakarta untuk menyelundupkan Ratna Sarumpaet ke Chili.
Oleh karenanya, DPRD Jakarta pun menyatakan akan memanggil Gubernur Jakarta Anies Baswedan secepatnya.
“Ini masalah besar. Kita akan panggil Gubernur untuk diminta keterangannya,” ungkap Anggota DPRD Jakarta dari Fraksi Hanura, Muhammad Guntur Kepada MONITOR.
Politisi muda Hanura ini menyebut, pemberian fasilitas terhadap Ratna Sarumpaet oleh Anies merupakan suatu kecerobohan dan kesalahan besar.
“Anies, yang kita pikir orangnya komitmen bersih ternyata masih saja bisa memberikan bagi-bagi jatah untuk orang gak jelas seperti Ratna Sarumpet. Apa keistimewaan dan siapa emangnya Ratma Sarumpaet, sampai-sampai Pemprov DKI harus membiayai perjalanannya ke Chili,” tanya Guntur.
Ditegaskan Guntur, kalau memang ada uang rakyat yang dikeluarkan atau dipakai untuk perjalannan Ratna Serumpaet, maka Anies harus bisa mempertangungjawabkannya kepada masyarakat Jakarta.
“Apa untungnya bagi warga Jakarta katika duitnya digunakan untuk Ratna Serumpaet ke Chili,” tandas Guntur.
Karena rakyat Jakarta dirugikan, Guntur pun menyebut, DPRD Jakarta sepertinya sepakat akan memanggil dinas terkait untuk minta penjelasan soal ini.
“Sudah ada usulan untuk membuat Pansus dan melibatkan Polda Jaya dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). KPK yang akan kita libatkan adalah KPK asli bukan KPK buatan Anies yang hanua bekerja untuk kepentingan Anies,” pungkasnya.
MONITOR, Surabaya — Wakil Menteri Ketenagakerjaan Afriansyah Noor menekankan pentingnya pelatihan kerja yang sesuai dengan…
MONITOR, Jakarta - PT Jasa Marga (Persero) Tbk memaknai peringatan Hari Sumpah Pemuda sebagai momentum…
MONITOR, Jakarta - Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) menyiapkan penyaluran Bantuan Presiden (Banpres)…
MONITOR, Jakarta — Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) memverifikasi perusahaan dan instansi pemerintah yang mendaftar sebagai mitra…
MONITOR, Jakarta - Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) mengumumkan daftar nama jemaah haji reguler yang…
MONITOR, Jakarta - Lembaga Studi Anti Korupsi (LSAK) mendesak aparat penegak hukum (APH), khususnya Komisi…