Bawaslu Jaksel Ajak Masyarakat ‘Pelototi’ Kampanye Pemilu 2019

Bawaslu Kota Administrasi Jakarta Selatan melakukan sosialisasi pengawasan partisipatif masyarakat (Foto: Istimewa)

MONITOR, Jakarta – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Administrasi Jakarta Selatan terus mensosialisasikan pengembangan pengawasan pemilihan anggota DPR, DPD, DPRD dan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden pada Pemilu 2019.

Ketua Bawaslu Jakarta Selatan Muchtar Taufiq mengatakan pengawasan partisipatif adalah pengawasan yg dilakukan oleh seluruh warga masyarakat. Menurutnya, pengawasan dengan melibatkan masyarakat secara umum sangat diperlukan, terlebih ini pertama kalinya Pemilu dilakukan secara serentak.

“Mengenai Partisipatif, Bawaslu Jakarta Selatan secara aktif melakukan sosialisasi kepada steakholder dengan melibatkan seluruh lapisan masyarakat sebagai wujud dari tugas yang diberikan dan diperintahkan oleh undang-undang,” kata Muchtar di Hotel Maharani, Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, Kamis (27/9).

Diakui Muchtar, pada pengawasan partisipatif ini pihaknya lebih menekankan tindakan Pencegahan dibanding Penindakan. “Dalam hal peran Bawaslu yang mempunyai kewenangan besar dalam menangani masalah-masalah pelanggaran yang terjadi pada Pemilu 2019 ini, Merujuk kepada UU no. 7 Tahun 2017 yang mana secara fungsi Bawaslu hari ini bisa menjadi Legislator, Eksekutor dan yudikator dalam hal penyelesaian sengketa pemilu dan tindak pidana pemilu,” imbuh Muchtar.

“Pentingnya Pengawasan ini dikarenakan banyaknya tindakan-tindakan Pelanggaran Pemilu, baik dari Penyelenggara maupun peserta Pemilunya. Tugas kita sebagai masyarakat juga hrs berperan aktif dalam pengawasan mulai daftar pemilih yg kemungkinan belum terakomodir dalam DPT,” tambahnya.

Menurutnya, jika hasil Pemilu kurang baik hal tersebut akan berbanding lurus dengan partisipasi dari pengawasan masyarakat yang kurang aktif. “Kami mengajak kepada masyarakat untuk merubah pola pikir kita dalam hal kepemiluan, secara subtantif pesta demokrasi secara serentak tahun 2019 ini hajatan kita bersama, dengan ketidak pedulian kita terhadap momentum ini berarti kita sudah menafikan diri kita sendiri, dimana ketika kebijakan pemerintah yang merugikan masyarakat akan berimbas kepada individu-individu masyarakat itu sendiri. Maka dari itu dengan berpartisifasi dalam pengawasan pemilu serentak berarti kita peduli terhadap diri kita sendiri,” paparnya