Dukung Rizal Ramli Bongkar Mafia Pangan, Mahasiswa Minta Mendag dan Jaksa Agung Dipecat

MONITOR, Jakarta – Sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Solidaritas Mahasiswa Indonsia (SOMASI) hari ini, Senin (24/9) menggelar aksi unjuk rasa di Gedung Kejaksaan Agung dan Istana Merdeka. Aksi tersebut merupakan buntut dari polemik impor dan ajakan perang terhadap mafia impor dan mafia pangan.

Dalam orasinya, Agung yang mengaku Presedium SOMASI mengatakan, jika mengacu kepada pidato Presiden Soekarno yang menyatakan Indonesia harus Berdaulat Secara Politik, Berdikari Secara Ekonomi Dan Berkepribadian Secara Sosial Budaya. Kini, kondisi saat ini sudah jauh dari apa yang digaungkan Presiden pertama itu.

Kondisi ini, lanjut Agung tak lain disebabkan oleh beberapa pejabat negara yang kerap mengeluarkan kebijakan yang tidak pro rakyat. Contohnya kebijakan impor yang dikeluarkan Menteri Perdagangan, Enggartiasto Lukita.

“Anak buah surya paloh yang pertama Enggartiasto Lukita, seluruh kebutuhan primer (beras,gula,garam dan lain) dipaksakan untuk impor sementara Indonesia adalah negara yang besar dengan potensi Sumber Daya Alam seharusnya kebutuhan  kebutuhan primer tersebut dapat terpenuhi dan tidak perlu impor secara besar  besaran,” kata Agung.

Menurut Agung, Kemendag memanfaatkan kebutuhan pokok dengan memperbanyak quota impor salah satunya beras dengan kebijakan impor 2 juta ton di tahun ini. Perhitungan yang mendasari kebijakan impor tersebut berbeda dengan dua instansi terkait yaitu Perum BULOG dan Kementerian Pertanian.

Padahal, lanjut Agung Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso sudah menyatakan bahwa kita tak perlu lagi impor beras, gudang bulog masih penuh, tak mampu menampung beras impor. Bahkan, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman juga memastikan Indonesia tidak akan impor beras lagi pada tahun 2018 dan menyatakan perang terhadap Mafia Impor.

Selain pernyataan dari dua instansi pemerintahan yang menyatakan bahwa kebutuhan beras Indonesia aman tahun 2018, ada juga komentar dari para ekonom misalnya Faisal Basri yang mengritisi kebijakan kebijakan Menteri Perdagangan Engartiasto mengenai banyak pelonggaran ijin impor komoditas yang dilakukan Kementerian Perdagangan membuat perekonomian nasionanl bobol karena kencangnya laju impor kemudian membuat neraca perdagangan defisit, lanjut Faisal sebelum membatasi komoditas impor, tertibkan dulu kelakuan pak Enggar ada sejumlah komoditas yang tadinya butuh rekomendasi dari sejumlah kementerian teknis, namun sekarang bisa di lakukan  cukup dengan rekomendasi Kementerian Perdagangan.

Ada juga komentar dari ekonom dan mantan Menko Kemaritiman Rizal Ramli menyatakan bahwa tingginya angka impor sejumlah komoditas saat ini disebabkan ulah Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita, cuma Presiden Jokowi enggak berani menegur, takut sama Surya Paloh. Mengingat Enggartiasto merupakan menteri yang berasal dari Partai Nasdem.

“Semua impor ini merusak tatanan hidup ekonomi wong cilik yang di dalamnya terselubung kepentingan kelompok tertentu memperbesar kelompoknya dan memperkaya elit-elit kelompoknya tersebut,”tegasnya.

Selain Enggar, demonstran juga meninggung nama anak buah Surya Paloh yang lain yaitu HM Prasetyo yang kini menjabat sebagai Jaksa Agung. “Kita ketahui bersama HM Prasetyo merupakan petinggi Partai Nasdem sebelum di tunjuk sebagai Kejagung. Ikatan korps kepartaian tidak mungkin putus begitu saja apalagi yang mendorong dia menjadi Kejagung adalah Partai Nasdem melalui Ketua Umumnya Surya Paloh yang meyakinkan Presiden Jokowi,”tandasnya.

“Jangan sampai ruang di wilayah hukum tersebut dimanfaatkan berdasarkan kepentingan pribadi dan kelompoknya,” ungkapnya.

Tidak sampai disitu, para demonstran itu juga mengungkapkan, dengan jabatan yang kini diemban Prasetyo seharusnya demokrasi di Indonesia berjalan tegak lurus sesuai dengan jatidiri demokrasi. Kini justru menggadaikan penegakan hukum juga sebagai alat memperbesar dan memperkuat kelompoknya.

“Nama  Jaksa Agung HM Prasetyo dan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh disebut-sebut dalam persidangan di Pengadilan Tipikor Jakarta untuk mengamankan penanganan perkara terkait kasus dana bantuan sosial (bansos) Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara (Sumut) yang lalu,” pungkasnya.

Dalam aksi itu, Solidaritas Mahasiswa Indonesia(SOMASI) menyatakan  siap berperang melawan oknum-oknum busuk di pemerintahan sekalipun mereka dibekingi kekuasaan.

Berikut peryataan sikap SOMASI yang MONITOR terima:

1. Kami Mahasiswa Indonesia MENOLAK segala bentuk penindasan dan penjajahan gaya baru.
2. Petani, Pedagang Kecil, Mayoritasrakyat tersiksa dan menderita akibat perilaku Mafia Pangan dan Mafia Kasus.
3. Kami mahasiswa Meminta dan mendukung Rizal Ramli membongkar sampai ke akar-akarnya.
4. PECAT Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita yang memanfaatkan komoditas pangan menjadi bisnis.
5. PECAT Jaksa Agung HM Prasetyo yang menjadikan Kejagung alat kriminalisasi dan pemerasan.
6. Bongkar Mafia Kasus di Kejaksaan Agung yang NOTABENE adalah ANAK BUAH SURYA PALOH.