Menteri G20 Dukung Penuh WTO

MONITOR, Mar del Plata – Para Menteri anggota G20 yang membidangi perdagangan dan investasi baru saja menyelesaikan pertemuan di Mar del Plata, Argentina, pada Jumat lalu (14/9). Pada pertemuan tersebut, para Menteri bertukar pikiran terkait upaya mengurangi ketegangan perdagangan global dan proteksionisme, yang dikhawatirkan berdampak pada menurunnya pertumbuhan ekonomi dunia.

Delegasi Indonesia dipimpin Staf Khusus Bidang Perdagangan Internasional, Kementerian Perdagangan Indonesia Lili Yan Ing, Pertama, para Menteri mendiskusikan upaya mendorong rantai nilai global (global value chains/GVCs) di sektor pertanian (agro-food). Secara umum negara anggota G20 sepakat akan pentingnya peningkatan perdagangan produk pangan pertanian dalam GVCs untuk menjamin ketersediaan pangan dan meningkatkan keterlibatan petani, UMKM, dan perempuan dalam rantai tersebut.

Pada kesempatan ini, delegasi Indonesia mengemukakan pentingnya peran G20 dalam merumuskan kebijakan global terkait GVCs produk pangan pertanian, mengingat G20 merepresentasikan 80% perdagangan produk pertanian dunia. Indonesia juga menekankan pentingnya negara-negara G20 untuk tidak melakukan proteksionisme, penerapan standar berlebihan, dan pemberian subsidi besar-besaran terhadap produk pertanian yang akan berdampak pada distorsi pasar.

Negara maju seperti Amerika Serikat (AS) dan Uni Eropa (UE) mengangkat isu ketidak seimbangan perdagangan saat ini yang disebabkan oleh subsidi bagi industri domestik (industrial subsidies), pemaksaan transfer teknologi yang dianggap melanggar Hak Kekayaan Intelektual (intellectual property right) dan subsidi oleh Badan Usaha Milik Negara (state owned enterprises), dan mengusulkan WTO untuk fokus pada isu-isu tersebut.

Sedangkan negara berkembang seperti Brasil dan Afrika Selatan, mengemukakan pentingnya perlakukan khusus bagi negara berkembang untuk berkompetisi. “Indonesia sendiri terbuka bagi diskusi perluasan mandat WTO sepanjang diperlukan untuk membuat fungsi WTO lebih baik lagi, dan selama tidak bertentangan dengan kepentingan nasional.

Di saat yang sama, Indonesia juga mengingatkan bahwa masih terdapat pekerjaan rumah yang belum diselesaikan WTO, seperti subsidi di bidang pertanian (agricultural subsidies) dan pengaturan penangkapan ikan yang selama ini ilegal, tidak terdaftar, dan tidak diatur (ilegal unreported and unregulated fishing),” ujar Lili. Kedua, para Menteri juga sepakat untuk membahas New Industrial Revolution (NIR). Pada pembahasan NIR, Indonesia mendukung diskusi yang dilakukan G20 untuk memberikan komunitas global kemampuan beradaptasi dengan potensi disrupsi yang ditimbulkan oleh NIR, serta memaksimalkan NIR untuk kemajuan dan kesejahteraan dunia. Para Menteri G20 menggarisbawahi pentingnya pembahasan ini dan diharapkan dapat diteruskan pada pertemuan-pertemuan berikutnya.

“Saat ini perdagangan tidak hanya meliputi perpindahan barang, jasa, dan modal, akan tetapi meliputi juga perpindahan “ide atau pemikiran”. Ke depannya talenta dan keterampilan semakin menjadi lebih penting dibandingkan faktor produksi lainnya,” imbuhnya.

Ketiga, pembahasan utama pertemuan tersebut adalah memastikan G20 memberikan dukungan penuh pada sistem multilateral yang ada saat ini, yaitu organisasi perdagangan dunia (WTO), agar dapat berperan dan berfungsi secara utuh. G20 juga menekankan bahwa tindakan unilateralisme atau menerapkan kenaikan tarif secara sepihak dapat menurunkan perdangangan internasional dan pada akhirnya menghambat perekonomian dunia.

Mandeknya berbagai perundingan, ketidak seimbangan hasil negosiasi, dan belum selesainya pemilihan anggota Dewan Penyelesaian Sengketa (Dispute Settlement Appellate Body) menjadi permasalahan utama yang harus segera diselesaikan untuk menjamin agar sistem perdagangan global bisa terus berjalan. Para Menteri G20 juga sepakat untuk segera merevitalisati WTO agar dapat melaksanakan tiga fungsi utama yaitu perundingan, pengawasan, dan penanganan sengketa.

“Pada pertemuan ini, Indonesia mengajak anggota WTO untuk membahas secara terbuka hal-hal yang dianggap sebagai ketidakseimbangan dalam WTO, dan terbuka terhadap berbagai kemungkinan untuk menjadikan fungsi WTO yang lebih baik. Indonesia juga mendorong diselesaikannya masalah terkait Appellate Body, mengingat fungsi penyelesaian sengketa perdagangan adalah salah satu peran tak tergantikan dari WTO,” ujar Lili.

Pertemuan Tingkat Menteri ini menghasilkan kesepakatan bersama yang berisi pentingnya kesepahaman pentingnya mendorong GVCs produk pertanian, NIR untuk memperlancar perdagangan dan investasi serta meminimalisir dampak bagi UMKM, dan yang utama, penyelesaian permasalahan perdagangan global termasuk meningkatkan fungsi WTO. Para Menteri meminta agar anggota G20 meningkatkan kerja samanya untuk saling bertukar pengalaman dan melanjutkan diskusi topik ini pada pertemuan berikutnya.

Direktur Perundingan Multilateral Kementerian Perdagangan Deny Wahyudi Kurnia, yang memimpin delegasi RI pada pertemuan working group menyampaikan bahwa hasil dari pertemuan ini akan dibawa pada KTT G20 yang akan berlangsung di Buenos Aires, Argentina pada 30 November – 1 Desember 2018. “Kita berharap agar KTT G20 mendatang dapat memberikan pesan politik yang positif untuk segera menyelesaikan permasalahan perdagangan global ini, agar tidak semakin berlarut,” pungaks Deny.