Golkar ingatkan Kadernya tidak cawe-cawe dalam Pembahasan RAPBN 2019

Ketua Umum DPP Golkar Airlangga Hartarto saat memberikan keterangan pers di DPR (Foto: Zul/Monitor)

MONITOR, Jakarta – Ketua Umum DPP Partai Golkar, Airlangga Hartanto menegaskan dalam pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2019 harus diprioritaskan penggunaannya.

Terlebih, dalam upaya mengurangi utang dan cadangan fiskal (fiscal buffer) sebagai bantalan mengantisipasi ketidakpastian perekonomian saat ini.

“Partai Golkar menegaskan kepada seluruh kader, baik di tingkat pusat maupun daerah, agar dalam proses pembahasan maupun pelaksanaan APBN dan APBD semakin transparan dan akuntabel sesuai peraturan perundang-undangan serta selalu berpihak pada kepentingan rakyat,” kata Airlangga di Ruang Fraksi Golkar, Komplek Parlemen, Senayan, Kamis (20/9).

Ia mengakui bahwa kondisi perekonomian Indonesia saat ini sedang mendapat tekanan yang cukup besar dari perekonomian global, yang diikuti dengan melemahnya nilai tukar rupiah  terhadap dolar yang diperkirakan akan terus berlanjut hingga 2019 nanti.

Karena itu, Partai Golkar, sambung Airlangga, memahami kondisi, tantangan, dan resiko ya g dihadapi perekonomian nasional saat ini yang harus dilihat sebagai permasalahan bangsa.”Pemerintah tidak boleh dibiarkan berjuang sendirian, tetapi menjadi tanggung jawab kita bersama sebagai anak bangsa,” ujar menteri perindustrian itu.

Untuk diketahui, saat ini DPR RI dan Pemerintah sedang membahas RAPBN 2019 yang terdiri dari pendapatan negara sebesar Rp2.142,5 triliun dan belanja negara sebesar Rp2.439,7 triliun. Sehingga, defisit anggaran sebesar Rp 297,2 triliun atau sebesar 1,84 persen.

Tidak hanya itu, dalam membiayai defisit anggaran tersebut, pemerintah melakukan pembiayaan utang sebesar Rp 359,3 triliun, dengan tambahan utang akan menjadikan total diperkirakan menjadi Rp 4.685 triliun pada 2019 mendatang.

“Oleh karena itu, dalam proses pembahasan RAPBN ini, partai Golkar senantiasa menunjukan sense of cross dan tanggungjawab untuk menghadirkan solusi bagi perekonomian bangsa, bukan menjadi beban bagi perekonomian bangsa ya g sedang krisis,” pungkasnya.