KPAI Bahas Penanganan Kasus Kekerasan SMK Swasta di Batam

MONITOR, Batam – Sebagai tindaklanjut penanganan kasus dugaan kekerasan dan pendidikan semi militer di salah satu SMK di Batam, KPAI sudah mengirimkan surat kepada Gubenur Kepulauan Riau (KEPRI) untuk difasilitasi rapat koordinasi dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.

Diantaranya bersama Dinas Pendidikan, Dinas PPA/P2TP2A, dan Inspektorat Provinsi Kepulauan Riau, ditambah Kapolda KEPRI. Selain itu, KPAI juga mengundang langsung Kompolnas dan Kemdikbud RI untuk turut hadir dalam rapat koordinasi tersebut.

“Apalagi menurut keterangan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi KEPRI di beberapa media, ada beberapa SMK penerbangan di Batam yang diduga juga menerapkan pendidikan semi militer dan masih menerapkan hukuman fisik,” ujar Retno Listyarti, Komisioner bidang Pendidikan.

“Lembaga pendidikan seharusnya zero kekerasan dan menjadi tempat yang aman dan nyaman bagi peserta didik,” sambungnya.

Retno mengakan, KPAI sudah berkoordinasi dan mengirim surat kepada Ketua Kompolnas, pihak Kompolnas menyambut baik dan bersedia hadir dalam rapat koordinasi dan juga akan pengawasan ke Batam.

“KPAI juga akan ke Batam untuk bertemu korban dan keluarganya serta untuk pengawasan langsung ke sekolah,” kata Retno.

KPAI juga sudah bersurat kepada Mendikbud RI untuk mengirimkan perwakilan dari Kemdikbud menghadiri rapat koordinasi di kantor Gubenur dan sekaligus pengawasan ke sekolah. Selain itu, pihak LPSK juga sudah menghubungi KPAI untuk ikut melakukan pengawasan bersama di Batam.

Rapat koordinasi akan dilaksanakan pada Senin, 17 September 2018 di Kantor Gubenur KEPRI. Selanjutnya, KPAI dan Kompolnas akan menuju Batam untuk melakukan pengawasan langsung ke sekolah dan Polres Barelang.

“KPAI berharap pihak Kemdikbud juga ikut pengawasan ke Batam mengingat persoalan utama dalam kasus ini adalah semangat untuk melakukan pembenahan system pendidikan yang lebih ramah anak di Batam,” timpal Retno.