Forum Alumni IPB Apresiasi Gebrakan Menteri Amran Perkuat Rupiah

MONITOR, Jakarta – Forum Alumni (FAN) IPB membeberkan salah satu strategi jitu untuk memperkuat nilai tukar rupiah ialah dengan menggenjot sektor riil khususnya pertanian, perkebunan, kelautan dan perikanan.

“Gebrakan Menteri Amran Sulaiman yang bekerja keras dan radikal dalam mendorong sektor pertanian khususnya mempercepat pemberian bantuan ke petani dari sebelumnya melalui proses tender dirubah menjadi penunjukan langsung, percepatan swasembada pangan strategis, mendorong peningkatan volume ekspor dan meningkatkan investasi serta menggulung mafia pangan tak pandang bulu sudah tepat dan harus terus dilanjutkan,” demikian diungkap Ketua Dewan FAN IPB, Muhamad Karim di Jakarta, Kamis (13/9/2018).

Pria yang keseharianya sebagai pengajar Bioindustri Universitas Trilogi sekaligus Pengamat Politik Pertanian itu menegaskan sederatan gebrakan ini selain harus dilanjutkan juga harus menjadi contoh untuk dijadikan kebijakan dan program yang tepat dalam memperkuat perekonomian nasional khususnya memperkuat nilai tukar rupiah. Hal ini penting karena akan mengurangi pasokan impor pangan yang akan menguras devisa negara.

“Kemudian, meningkatkan daya beli masyarakat karena sektor pertanian dalam arti luas adalah padat karya, menyangkut hajat hidup orang banyak dan dikerjakan rakyat banyak,” sebutnya.

“Dengan demikian, langkah-langkah modernisasi pertanian dan perbaikan infrastruktur pertanian akan membuat Indonesia tak akan mengalami ketergantungan pangan impor akan tetapi swasembada dan berdaulat,” pinta Karim pria kelahiran Muna, Sulawesi Tenggara.

Tak hanya itu, sambung Karim, berbagai strategi dan gebrakan berani Menteri Pertanian era Jokowi-JK saat ini patut diakui mampu menjadikan Indonesia sebagai negara lumbung pangan baru di Asia Tenggara bahkan Indonesia bisa menjadi macan pangan di dunia. Karena itu, pelemahan rupiah saat ini tidak perlu dikhawatirkan.

“Kita tidak perlu khawatir rupiah melemah, jika stok pangan nasional aman, baik dari tanaman pangan, perkebunan, perikanan dan peternakan. Mengapa rupiah selama ini tergerus, kaerna pangan kita masih banyak impor dan dimainkan mafia. Hasilnya sekarang kan kondisi harga pangan stabil n mafia pangan perlahan lahan diberantas,” turunya.

“Makanya, Menteri Amran harusnya diberi predikat sebagai pejuang pangan. Jadi kita jangan berpikir hanya meraup dollar dari kebijakan di sebelah yang doyan impor. Urusan pangan yang menghidupi 250 juta jiwa rakyat Indonesia harus didukung semua pihak supaya tidak terjadi keresahan sosial,” tambah Karim.

Hal senada diungkapkan Ketua Komisi IV DPR RI, Edi Prabowo dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi IV DPR RI dengan Kementerian Pertanian, kemarin, di Gedung DPR RI, Rabu (12/9). Dia menekankan kebijakan dan program Kementan di pemerintahan Jokowi-JK yang turut berkontribusi dalam menguatkan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS harus ditiru oleh Kementerian dan Lembaga lainnya. Misalnya, Kementan terus meningkatkan investasi asing di sektor pertanian.

“Saya sangat mendukung apa yang Menteri Pertanian, fokus terhadap pembangunan pertanian. Sehingga, Kementan berhasil membawa investor untuk berivestasi di indonesia. Harusnya ini dapat ditiru oleh kementerian lain,” kata Edi.

Sementara itu, Mentan Amran Sulaiman mengatakan program kerja Kementan pada 2019 fokus dalam pengembangan infrastruktur dan korporasi petani untuk percepatan peningkatan produksi dan ekspor pangan serta peningkatan kesejahteraan masyarakat miskin.

Produksi komoditas strategis seperti padi ditargetkan 84 juta ton, jagung 33 juta ton, kedelai 2,8 juta ton, bawang merah 1,41 juta ton, cabai 2,29 juta ton, daging sapi 0,75 juta ton, gula 3,8 juta ton dan komoditas lainya pun dibuat target produksinya agar Indonesia meraih swasembada pangan dan akhir bisa ekspor.

“Seperti yang dicapai di tahun 2017 kemarin, ekspor komoditas pertanian Indonesia naik 24 persen. Investasi juga meningkat menjadi Rp 44 triliun selama empat tahun berturut-turut. Pencapaian ini turut mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia di kuartal kedua 2018 mencapai 4,7 persen, yang dulu hanya 2 persen atau 3 persen, seperti disampaikan BPS dalam Sidang Kabinet,” tutur Amran.