PARLEMEN

Jelang Pilpres 2019, Masyarakat Diminta Bijak Gunakan Sosial

MONITOR, Bandung – Suhu politik jelang Pemilihan Presiden 2019 kian memanas, beragam pembicaraan mengenai Pilpres, baik itu terkait sosok Calon Presiden, Calon Wakil Presiden bahkan sosok ketua Tim pemenangan kedua calon menjadi pembicaraan di media sosial.

Ya, media sosial sebagai sarana untuk mencurahkan aspirasi kini seperti pasar bebas. Siapa saja boleh berbicara tentang kehidupan sosial politik atau bahkan berdebat tentang pilpres yang akan di helat 2019 mendatang. Fenomena ini membuat sejumlah kalangan angkat bicara, salah satunya Anggota Komisi VII DPR RI, Sodik Mudjahid.

Menurut Sodik, sah-sah saja masyarakat menyampaikan berbagai aspirasi melalui media sosial, tetapi harus tahu batasan sehingga tidak menjadi salah kaprah atau bahkan melanggar UU IT yang berlaku di Indonesia.

“Silahkan saja masyarakat menyampaikan aspirasi di medsos, tapi harus bijak dan hati-hati. Karena jika berlebihan dan salah kaprah nanti malah menimbulkan mudharat,” kata Sodik melalui keterangan tertulis yang diterima MONITOR, Minggu (9/9).

Dikatakan Sodik, dirinya merasa perlu mengingatkan masyarakat tentang penggunaan media sosial. Sebab, di negara Indonesia kehidupan sosial bermasyarakat jauh lebih penting ketimbang kehidupan yang dibangun di media sosial.

“Di media sosial kadang tidak tau persis yang sebenarnya yang berdebat dengan kita, tidak tau orang mana yang saling cemooh dengan kita, apalagi menjelang pilpres ini rentan menimbulkan konflik antar masyarakat,” imbuh Sodik.

Bagi Sodik, menjaga kerukunan sesama warga negara baik di lingkungan masyarakat atau media sosial wajib dilakukan semua orang. “Kita jaga kerukunan antar masyarakat, antar suku dan antar agama, masyarakat Indonesia ini majemuk, jadi wajar saja banyak perbedaan,” tutur Sodik.

Sebagai anggota DPR yang bermitra langsung dengan Kementerian Agama dan Kementerian Sosial, lanjut Sodik, dirinya merasa memiliki kewajiban penuh untuk selalu mengajak dan mengingatkan masyarakat untuk hidup rukun dan berdampingan.

“Saya di DPR bermitra dengan Kemenag dan Kemensos. Jadi saya wajib membantu dan mengawasi kebijakan pemerintah mengenai kedua hal itu,” tutur politisi Gerindra asal Jawa Barat itu.

Recent Posts

Soroti Jutaan Sarjana Nganggur, Puan Dorong Orkestrasi Lintas Kementerian Jembatani Pelamar Kerja

MONITOR, Jakarta - Ketua DPR RI Puan Maharani menyoroti jumlah pengangguran berpendidikan sarjana di Indonesia…

4 jam yang lalu

Dukung Ketahanan Air dan Pangan, Kementerian PU Perkuat Infrastruktur Sumber Daya Air di Kalbar

MONITOR, Jakarta - Kementerian Pekerjaan Umum (PU) terus memperkuat program dukungan ketahanan air dan pangan…

8 jam yang lalu

Diplomat Kemenlu Meninggal, DPR Singgung Peran Arya Bagi Diplomasi dan Advokasi Indonesia

MONITOR, Jakarta - Anggota Komisi I DPR RI Junico Siahaan menyampaikan duka cita atas meninggalnya…

10 jam yang lalu

Pembangunan Jalan Tol Solo–Yogyakarta–NYIA Kulonprogo Segmen Prambanan-Purwomartani Dipastikan Sesuai Rencana

MONITOR, Purwomartani - Direktur Utama PT Jasa Marga (Persero) Tbk. Rivan Achmad Purwantono, melakukan tinjauan langsung…

10 jam yang lalu

JMTO Dorong Penguatan Peran Pengguna dan Awareness dalam Proses Pengadaan Barang dan Jasa

MONITOR, Jakarta - PT Jasamarga Tollroad Operator (JMTO) terus berkomitmen memperkuat tata kelola pengadaan barang…

10 jam yang lalu

Diskon 20 Persen Berlaku Hari Ini, JTT Wujudkan Layanan Prima Jelang Akhir Libur Sekolah

MONITOR, Cikampek - PT Jasamarga Transjawa Tol (JTT), bagian dari Jasa Marga Group yang mengelola…

10 jam yang lalu