MONITOR, Bandung – Suhu politik jelang Pemilihan Presiden 2019 kian memanas, beragam pembicaraan mengenai Pilpres, baik itu terkait sosok Calon Presiden, Calon Wakil Presiden bahkan sosok ketua Tim pemenangan kedua calon menjadi pembicaraan di media sosial.
Ya, media sosial sebagai sarana untuk mencurahkan aspirasi kini seperti pasar bebas. Siapa saja boleh berbicara tentang kehidupan sosial politik atau bahkan berdebat tentang pilpres yang akan di helat 2019 mendatang. Fenomena ini membuat sejumlah kalangan angkat bicara, salah satunya Anggota Komisi VII DPR RI, Sodik Mudjahid.
Menurut Sodik, sah-sah saja masyarakat menyampaikan berbagai aspirasi melalui media sosial, tetapi harus tahu batasan sehingga tidak menjadi salah kaprah atau bahkan melanggar UU IT yang berlaku di Indonesia.
“Silahkan saja masyarakat menyampaikan aspirasi di medsos, tapi harus bijak dan hati-hati. Karena jika berlebihan dan salah kaprah nanti malah menimbulkan mudharat,” kata Sodik melalui keterangan tertulis yang diterima MONITOR, Minggu (9/9).
Dikatakan Sodik, dirinya merasa perlu mengingatkan masyarakat tentang penggunaan media sosial. Sebab, di negara Indonesia kehidupan sosial bermasyarakat jauh lebih penting ketimbang kehidupan yang dibangun di media sosial.
“Di media sosial kadang tidak tau persis yang sebenarnya yang berdebat dengan kita, tidak tau orang mana yang saling cemooh dengan kita, apalagi menjelang pilpres ini rentan menimbulkan konflik antar masyarakat,” imbuh Sodik.
Bagi Sodik, menjaga kerukunan sesama warga negara baik di lingkungan masyarakat atau media sosial wajib dilakukan semua orang. “Kita jaga kerukunan antar masyarakat, antar suku dan antar agama, masyarakat Indonesia ini majemuk, jadi wajar saja banyak perbedaan,” tutur Sodik.
Sebagai anggota DPR yang bermitra langsung dengan Kementerian Agama dan Kementerian Sosial, lanjut Sodik, dirinya merasa memiliki kewajiban penuh untuk selalu mengajak dan mengingatkan masyarakat untuk hidup rukun dan berdampingan.
“Saya di DPR bermitra dengan Kemenag dan Kemensos. Jadi saya wajib membantu dan mengawasi kebijakan pemerintah mengenai kedua hal itu,” tutur politisi Gerindra asal Jawa Barat itu.
