Politikus PSI: Tolak Dana Pokir di Tahun Politik!

MONITOR, Jakarta – Sejumlah anggota dewan dalam Rapat Badan Anggaran (Banggar) DPRD DKI Jakarta, Rabu pekan lalu, 29 Agustus 2018, mengusulkan agar menghidupkan lagi anggaran untuk pokok-pokok pikiran (pokir) dalam APBD-P 2018.

Dulu, semasa Gubernur Basuki Tjahaja Purnama, pokir atau yang dikenal sebagai kegiatan menampung aspirasi di masa reses anggota dewan yang menghasilkan kebutuhan warga dihilangkan karena ada sistem lain.

Menurut politisi Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Andi Anggana, permintaan anggaran pokok-pokok pikiran bagi para anggota dewan di tahun politik patut dicurigai.

“Ini tahun politik, sebentar lagi kampanye, tidak terkejut jika ada anggota dewan menginginkan anggaran pokir ada lagi. Mungkin saat mereka mau maju lagi, butuh sesuatu, dan dengan pokir, bisa menyelam sambil minum air,” katanya mengkritik permintaan pokir.

Menurut politisi lulusan FISIP UIN Jakarta ini, di era Basuki Tjahaja Purnama, Gubernur sebelumnya, pokir-pokir itu diberangus, karena itu jadi medium para anggota dewan untuk bermain anggaran.

“Saat ini, di era berbeda, dan memasuki kampanye, muaranya pasti satu. Buat politisasi, dan mereka punya konstituen, makanya butuh logistik. Pemprov harus jeli dengan hal ini,” tuturnya.

Apalagi, kata Andi, besaran dana Pokir tidak jelas ukurannya sehingga sulit dipertanggungjawabkan. Ia menilai, substansi penyerapan aspirasi dari Pokir tidak efektif.

Apalagi sudah ada mekanisme penyerapan aspirasi secara formal lewat Musrembang, sedangkan untuk menyerap suara warga sudah ada aplikasi Qlue. Aplikasi ini sebagai wadah aspirasi dan pelaporan warga yang dinilai efektif di masa lalu, namun saat ini tidak dimanfaatkan.

“Seharusnya dana yang ada digunakan untuk mengembangkan Qlue, mengingat warga Jakarta sekarang sudah banyak yang melek teknologi di samping merangkul kaum millenial yang semakin kritis,” tuturnya.

Jubir PSI Jakarta ini menilai pemberian Pokir bisa membebani APBD DKI Jakarta nantinya.

“Karena pasti akan ada banyak usulan dana yang masuk. Mungkin dari program-program yang nggak jelas, besarannya, jumlahnya, sampai maslahatnya. Ini tahun politik, tidak bisa dipisahkan usulan itu dengan kegiatan anggota dewan turun untuk reses atau kampanye,” katanya.

APBD DKI Jakarta, menurutnya, harus fokus pada pembangunan dan kepentingan warga Jakarta yang sudah terencana sebelumnya.

“Jangan tiba-tiba ada keperluan, lalu diusulkan ditengah jalan,” ujarnya.

Oleh sebab itu, ia meminta kepada Pemprov, untuk menolak usulan Pokir tersebut.

“Jika memang aspirasi warga individu, kenapa tidak langsung lapor saja melalui Qlue, kan dulu Musrembang, ada kegiatan memasukan kebutuhan dan perencanaan dari warga, ini jadi pertanyaan besar? Kok tiba-tiba ngusul Pokir lagi, kan aneh!” tuturnya.

Namun, jika Pokir itu terpaksa disetujui, ia meminta kepada Pemprov, juga Panwaslu, untuk mengecek kemana dana Pokir itu digunakan dan untuk keperluan apa.