ENERGI

Pertamina Himbau Penggunaan LPG Bersubsidi Tepat Sasaran

MONITOR, Jakarta – PT Pertamina (Persero) memastikan pasokan LPG, baik subsidi maupun non subsidi aman untuk 16 hari. Menanggapi maraknya pemberitaan mengenai ketersediaan LPG subsidi 3 kilogram (kg), External Communicatin Manager Pertamina Arya Dwi Paramita menegaskan, berdasarkan data secara nasional, di akhir Agustus 2018, Pertamina telah menambahkan suplai LPG hingga rata-rata 4 persen di atas normal. Bahkan untuk wilayah yang mengalami lonjakan tinggi, Pertamina melakukan penambahan alokasi LPG 3 kg hingga 15 persen.

“Bulan ini ada tren peningkatan permintaan di masyarakat. Konsumsi rumah tangga naik untuk kebutuhan menjelang dan sesudah perayaan Idul Adha,”ujar Arya.

Selain meningkatnya permintaan untuk rumah tangga, Arya mengungkapkan kelangkaan LPG 3 kg di beberapa wilayah juga dipicu oleh meluasnya penggunaan LPG subsidi ini pada sektor yang tidak sesuai dengan ketentuan.  Menurutnya, saat ini semakin banyak penggunaan LPG 3 Kg oleh masyarakat mampu, termasuk usaha non mikro, bisnis laundry, dan pompa air untuk pertanian.

“Banyak konsumen LPG subsidi yang tidak tepat sasaran. Dan kami perlu mengingatkan kembali bahwa peruntukan LPG 3 kg hanya untuk masyarakat miskin, usaha mikro dan kapal nelayan kecil,”tegasnya.

Untuk mengatasi hal tersebut, lanjut Arya, Pertamina telah berupaya menambah suplai di luar alokasi normal dan menggelar operasi pasar dan pasar murah bekerjasama dengan Pemerintah Daerah setempat. Bahkan untuk beberapa daerah, Pemda secara agresif menggelar sidak kepada usaha-usaha yang seharusnya tidak menggunakan LPG 3 kg dan mengalihkan penggunaannya ke Bright Gas 5.5 kg.

Pertamina menambahkan masyarakat bisa mendapatkan LPG 3 kg di beberapa  jaringan distribusi seperti di pangkalan resmi Pertamina  dan SPBU. Dan apabila menemukan indikasi penimbunan LPG 3 kg, ataupun kelangkaan di wilayahnya agar dapat melaporkan kepada Contact Pertamina di 1 500 000 atau lewat twitter Pertamina @pertamina.

“Agar kami dapat menindaklanjuti, mohon laporan disampaikan secara lengkap dan sedetailmungkin, terutama terkait lokasi yang mengalami kelangkaan sampai level kecamatan,”imbuh Arya.

Recent Posts

Usul Revisi UU Sistem Perbukuan Masuk Prolegnas 2025, DPR Dorong PPN Buku Dihapuskan

MONITOR, Jakarta - Ketua Komisi XIII DPR RI, Willy Aditya menerima naskah akademik sekaligus draf…

5 jam yang lalu

DPR Minta Rencana TNI Melaporkan Ferry Irwandi Tak Perlu Dilanjutkan

MONITOR, Jakarta - Anggota Komisi III DPR RI, Abdullah menilai rencana Tentara Nasional Indonesia (TNI)…

7 jam yang lalu

Puan Minta Pemerintah Gerak Cepat Penuhi Kebutuhan Warga Terdampak Banjir Bali

MONITOR, Jakarta - Ketua DPR RI Puan Maharani menyampaikan duka mendalam atas jatuhnya korban jiwa…

8 jam yang lalu

Perluas Pembiayaan UMKM Perumahan, Kementerian UMKM Gelar BISLAF

MONITOR, Bogor - Kementerian Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) melalui Program Bisnis Layak Funding…

9 jam yang lalu

Banjir Bandang Terjang Bali, DPR Ingatkan Perlindungan Psikososial Warga Terdampak

MONITOR, Jakarta - Anggota Komisi VIII DPR RI, Maman Imanulhaq menyampaikan duka mendalam atas jatuhnya…

10 jam yang lalu

18.520 Guru Madrasah Mapel Agama Lapor Diri PPG Angkatan III, Masih Ada Kuota

MONITOR, Jakarta - Sebanyak 18.520 guru madrasah mata pelajaran agama melapor diri untuk mengikuti Pendidikan…

11 jam yang lalu