ENERGI

Pertamina Himbau Penggunaan LPG Bersubsidi Tepat Sasaran

MONITOR, Jakarta – PT Pertamina (Persero) memastikan pasokan LPG, baik subsidi maupun non subsidi aman untuk 16 hari. Menanggapi maraknya pemberitaan mengenai ketersediaan LPG subsidi 3 kilogram (kg), External Communicatin Manager Pertamina Arya Dwi Paramita menegaskan, berdasarkan data secara nasional, di akhir Agustus 2018, Pertamina telah menambahkan suplai LPG hingga rata-rata 4 persen di atas normal. Bahkan untuk wilayah yang mengalami lonjakan tinggi, Pertamina melakukan penambahan alokasi LPG 3 kg hingga 15 persen.

“Bulan ini ada tren peningkatan permintaan di masyarakat. Konsumsi rumah tangga naik untuk kebutuhan menjelang dan sesudah perayaan Idul Adha,”ujar Arya.

Selain meningkatnya permintaan untuk rumah tangga, Arya mengungkapkan kelangkaan LPG 3 kg di beberapa wilayah juga dipicu oleh meluasnya penggunaan LPG subsidi ini pada sektor yang tidak sesuai dengan ketentuan.  Menurutnya, saat ini semakin banyak penggunaan LPG 3 Kg oleh masyarakat mampu, termasuk usaha non mikro, bisnis laundry, dan pompa air untuk pertanian.

“Banyak konsumen LPG subsidi yang tidak tepat sasaran. Dan kami perlu mengingatkan kembali bahwa peruntukan LPG 3 kg hanya untuk masyarakat miskin, usaha mikro dan kapal nelayan kecil,”tegasnya.

Untuk mengatasi hal tersebut, lanjut Arya, Pertamina telah berupaya menambah suplai di luar alokasi normal dan menggelar operasi pasar dan pasar murah bekerjasama dengan Pemerintah Daerah setempat. Bahkan untuk beberapa daerah, Pemda secara agresif menggelar sidak kepada usaha-usaha yang seharusnya tidak menggunakan LPG 3 kg dan mengalihkan penggunaannya ke Bright Gas 5.5 kg.

Pertamina menambahkan masyarakat bisa mendapatkan LPG 3 kg di beberapa  jaringan distribusi seperti di pangkalan resmi Pertamina  dan SPBU. Dan apabila menemukan indikasi penimbunan LPG 3 kg, ataupun kelangkaan di wilayahnya agar dapat melaporkan kepada Contact Pertamina di 1 500 000 atau lewat twitter Pertamina @pertamina.

“Agar kami dapat menindaklanjuti, mohon laporan disampaikan secara lengkap dan sedetailmungkin, terutama terkait lokasi yang mengalami kelangkaan sampai level kecamatan,”imbuh Arya.

Recent Posts

Soroti Penyalahgunaan Mobil Dinas, DPR Dorong Polri Beri Sanksi Agar Jadi Pelajaran

MONITOR, Jakarta - Anggota Komisi III DPR RI, Martin Tumbelaka, menyesalkan insiden penyalahgunaan kendaraan dinas…

5 detik yang lalu

Pemerintah Belum Resmi Tetapkan Haji Jalur Laut, Tapi Peluang Terbuka

MONITOR, Jakarta - Menteri Agama Nasaruddin Umar menyatakan bahwa pemerintah belum menetapkan agenda resmi untuk…

56 menit yang lalu

DPR Ungkap Kebijakan Jam Sekolah Lebih Pagi Harus Dibarengi Pendekatan Psikososial

MONITOR, Jakarta - Anggota Komisi IX DPR RI, Arzeti Bilbina menanggapi kebijakan Pemerintah Provinsi (Pemprov)…

3 jam yang lalu

Kemenperin dan PT IMIP Buka Kelas Beasiswa

MONITOR, Jakarta - Kementerian Perindustrian berkomitmen untuk terus menjalankan kebijakan hilirisasi industri karena berperan penting…

4 jam yang lalu

Kloter Terakhir Terbang dari Madinah, Ketua PPIH Bersyukur Fase Pemulangan Lancar

MONITOR, Madinah - Fase pemulangan jemaah haji Indonesia yang berangkat pada gelombang II dari Daerah…

4 jam yang lalu

Realisasi BOS Pesantren 2025 Capai Rp 196,8 Miliar

MONITOR, Jakarta - Penyaluran dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk jenjang pendidikan pesantren tahun ini…

6 jam yang lalu