POLITIK

PPP Tak Terima #2019GantiPresiden Disebut Gerakan Sosial

MONITOR, Jakarta – Inisiator tagar #2019GantiPresiden Mardani Ali Sera bersikukuh mengatakan gerakan yang dimulai di media sosial itu bukan sebagai kampanye. Ia justru menyebut gerakan tersebut sebagai bagian edukasi politik kepada masyarakat.

Bahkan Mardani mengakui, gerakan yang digagasnya itu tak ada sangkut-pautnya dengan kondisi politik saat ini.

Menangggapi hal tersebut, Sekjen PPP Arsul Sani menilai gerakan #2019GantiPresiden tak layak disebut sebagai gerakan sosial. Sebab kekuatan utama penggerak gerakan tersebut merupakan orang-orang politik.

“Jangan kebiasaan teman-teman yang ada di sana itu mengatakan ini bukan gerakan politik, ini gerakan sosial dari masyarakat,” kata Arsul di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (28/8).

Ia mempertegas, bahwa gerakan tersebut jelas-jelas ialah yang bermuatan politis. Terlebih kader parpol yang ikut menyerukan gerakan tersebut.

“Apanya yang gerakan sosial? Wong pengagasnya saja orang politik kok, anggota DPR dari parpol kok. Neno Warisman itu kader PKS yang berarti dia juga orang politik kok,” tukasnya.

Tak hanya itu, Arsul juga menyebut kalau gerakan yang digagas oleh Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera itu dapat menimbulkan suatu masalah jika memang ternyata di dalam gerakan tersebut terindikasi menyebar kebencian.

“Makanya saya katakan, di kumpulan massa itu isinya apa? Kalau isinya sama saja, yang disebut oleh Jimly itu penyebaran kebencian ya di situ masalahnya,” sebutnya.

Kendati demikian, meskipun gerakan tagar tersebut semakin meluas kebeberapa daerah. Namun, ia mengaku pihaknya tak merasa terancam dengan adanya gerakan deklarasi dari kubu yang dimotori Prabowo Subianto itu, “Oh nggak ada, nggak ada,” singkat Arsul.

Recent Posts

ASDP Tutup Layanan Nataru, Penumpang Tumbuh dan Kepuasan Publik Sangat Tinggi

MONITOR, Jakarta - PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) resmi menutup penyelenggaraan Angkutan Natal dan Tahun…

2 jam yang lalu

DPR: KUHP dan KUHAP Baru Jamin Aktivis Tak Bisa Asal Dipenjara

MONITOR, Jakarta - Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menjelaskan reformasi hukum pidana dengan terbitnya…

4 jam yang lalu

Haji 2026, Pemerintah Perkuat Petugas dan Layanan Ramah Perempuan

MONITOR, Jakarta - Pemerintah menegaskan komitmennya menghadirkan layanan haji yang ramah perempuan melalui penguatan kualitas…

6 jam yang lalu

Tinjau IKN, Menag Harap Rumah Ibadah di IKN Jadi Simbol Kerukunan Beragama

MONITOR, Jakarta - Menteri Agama Nasaruddin Umar meninjau progres pembangunan fasilitas rumah ibadah di Ibu…

7 jam yang lalu

Eks Menag Yaqut Tersangka, DPR: Kerja Pansus Tidak Sia-sia

MONITOR, Jakarta - Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI sekaligus Ketua Panja Haji 2025, Abdul…

9 jam yang lalu

Buka Diklat PPIH 2026, Menhaj Gus Irfan: Fokus Bahasa Arab dan Disiplin

MONITOR, Jakarta - Kementerian Haji dan Umrah resmi membuka Pendidikan dan Latihan (Diklat) Petugas Penyelenggara…

13 jam yang lalu