Sekjen DPP PPP Arsul Sani (dok: Rangga Monitor)
MONITOR, Jakarta – Inisiator tagar #2019GantiPresiden Mardani Ali Sera bersikukuh mengatakan gerakan yang dimulai di media sosial itu bukan sebagai kampanye. Ia justru menyebut gerakan tersebut sebagai bagian edukasi politik kepada masyarakat.
Bahkan Mardani mengakui, gerakan yang digagasnya itu tak ada sangkut-pautnya dengan kondisi politik saat ini.
Menangggapi hal tersebut, Sekjen PPP Arsul Sani menilai gerakan #2019GantiPresiden tak layak disebut sebagai gerakan sosial. Sebab kekuatan utama penggerak gerakan tersebut merupakan orang-orang politik.
“Jangan kebiasaan teman-teman yang ada di sana itu mengatakan ini bukan gerakan politik, ini gerakan sosial dari masyarakat,” kata Arsul di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (28/8).
Ia mempertegas, bahwa gerakan tersebut jelas-jelas ialah yang bermuatan politis. Terlebih kader parpol yang ikut menyerukan gerakan tersebut.
“Apanya yang gerakan sosial? Wong pengagasnya saja orang politik kok, anggota DPR dari parpol kok. Neno Warisman itu kader PKS yang berarti dia juga orang politik kok,” tukasnya.
Tak hanya itu, Arsul juga menyebut kalau gerakan yang digagas oleh Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera itu dapat menimbulkan suatu masalah jika memang ternyata di dalam gerakan tersebut terindikasi menyebar kebencian.
“Makanya saya katakan, di kumpulan massa itu isinya apa? Kalau isinya sama saja, yang disebut oleh Jimly itu penyebaran kebencian ya di situ masalahnya,” sebutnya.
Kendati demikian, meskipun gerakan tagar tersebut semakin meluas kebeberapa daerah. Namun, ia mengaku pihaknya tak merasa terancam dengan adanya gerakan deklarasi dari kubu yang dimotori Prabowo Subianto itu, “Oh nggak ada, nggak ada,” singkat Arsul.
MONITOR, Jakarta - Tentara Nasional Indonesia (TNI) resmi menandai babak baru dalam sistem dukungan logistik…
MONITOR, Jakarta - Ketua DPR RI Puan Maharani turut bangga atas prestasi petenis putri Indonesia,…
MONITOR, Jakarta - Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Lalu Hadrian Irfani menyoroti dampak serius…
MONITOR, Jakarta - DPR mengesahkan revisi Undang-Undang tentang Perubahan Ketiga Atas UU Nomor 8 Tahun…
MONITOR, Bali - Indonesia resmi memegang kursi keketuaan Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, Philippines – East…
MONITOR, Lumajang - Pimpinan Wilayah Jaringan Muslim Madani (JMM) Jawa Timur secara resmi mengeluarkan pernyataan…