Gerakan #2019GantiPresiden Dinilai Ancam NKRI, Ini Sebabnya

MONITOR, Jakarta – Kampanye tagar #2019GantiPresiden yang digaungkan melalui situs jejaring media sosial hingga deklarasi relawan di berbagai daerah kerap berbuntut ricuh. Teranyar, aksi penolakan terhadap para aktivis #2019GantiPresiden itu terjadi di Pekanbaru, Riau dan Surabaya, Jawa Timur.

Akibatnya, saling hujat antara masyarakat penghuni media sosial pun tak terelakan. Berbagai penilaian serta pandangan pun muncul menyoroti kampanye tagar #2019GantiPresiden.

Politisi muda Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang juga sebagai pegiat media sosial, Ahmad Sya’roni Mubarok, menilai tidak ada masalah dengan gerakan #2019GantiPresiden. Hanya saja yang mengkhawatirkan, menurutnya, adalah para pelakunya yang merupakan jaringan kelompok trans nasional Ikhwanul Muslimin.

“Bagus, cuman subjeknya tidak tulus. Demokrasi itu sistem yang melahirkan kebebasan. Cuman pelakunya ini kan jelas orang-orang yang terhubung dengan kepentingan trans nasional Ikhwanul Muslimin yang ingin mengusung idiologi khilafah,” kata Sya’roni saat dikonfirmasi, Selasa (28/8).

Menurutnya, hampir disemua negara yang penduduknya mayoritas muslim gerakan-gerakan yang bertujuan menegakkan ideologi khilafah mendapat penentangan. Bahkan, dia menilai kelompok tersebu bisa menikmati hidup di alam demokrasi dan memanfaatkannya untuk mencapai tujuan dan cita-citanya yaitu kekuasaan yang bersandar pada sistem khilafah.

“Islam hanya sebagai kedok. Tujuannya sama yaitu kekuasaan,”imbuhnya.

“Jadi Hastag #2019GantiPresiden itu sah-sah saja menurut pandangan saya sebagai negara yang menganut sistem Demokrasi. Cuman apakah benar mereka benar-benar tulus bahwa perjuangannya itu diperuntukkan sebagai jargon pemenangan kandidat,” tambahnya.

Ia tetap melihat, fokus pergerakan para aktivis #2019GantiPresiden adalah mengganti ideologi mereka dengan sistem khilafah. Menurutnya, tagar Ganti Presiden itu hanya kedok belaka.