Anggota Komisi X DPR RI Anang Hermansyah (net)
MONITOR, Jakarta – RUU Ekonomi Kreatif menjadi satu dari 50 RUU yang masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas Tahun 2018. DPR menargetkan pengesahan RUU Ekonomi Kreatif akan dilakukan pada tahun 2019.
Sementara itu, anggota Komisi X DPR RI Anang Hermansyah mengatakan pembahasan RUU Ekonomi Kreatif dapat dimulai tahun 2018 ini.
“Saya melihat ada kesepahaman semua fraksi di Komisi X untuk memulai pembahasan RUU Ekonomi Kreatif ini. Jika tak ada aral melintang, tahun 2019 sebelum DPR periode 2014-2019 berakhir kita memiliki UU Ekonomi Kreatif,” ujar Anang di sela-sela Sidang Paripurna DPR, Selasa (28/8).
Anang nenyebutkan keberadaan UU Ekonomi Kreatif cukup penting dalam pengembangan dan penguatan Ekonomi Kreatif di Indonesia. Menurut dia, UU tersebut jadi pegangan bagi pemerintahan baru mendatang.
“Saya kira, DPR dan Pemerintah saat ini harus memberikan legacy positif berupa produk UU yang mensupport keberadaan ekonomi kreatif,” sebut Anang.
Musisi asal Jember ini menambahkan performa ekonomi kreatif di Indonesia mengalami tren positif dari tahun ke tahun. Seperti tahun 2016, produk domestik bruto (PDB) ekonomi kreatif mencapai Rp 922,58 triliun atau naik dari tahun 2015 yang hanya mencapai Rp. 852,56 Triliun.
“Saya meyakini, dengan dukungan sistem berupa regulasi yang kondusif, performa ekonomi kreatif akan lebih meningkat dan menjadi tulang punggung baru bagi ekonomi kita,” tandas Anang.
MONITOR, Jakarta - Peringatan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) setiap 2 Mei kembali menjadi momentum reflektif bagi…
MONITOR, Jakarta — Presiden Prabowo Subianto mengumumkan serangkaian kebijakan perlindungan pekerja dalam peringatan Hari Buruh Internasional…
MONITOR, Jakarta - Ketua DPR RI Puan Maharani menekankan peningkatan perlindungan pekerja di peringatan Hari…
MONITOR, Jakarta - Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal menekankan pentingnya kebijakan yang melindungi…
Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal menyoroti sistem dan pengawasan yang lemah terhadap fasilitas…
MONITOR, Jakarta - Pemerintah memperkuat perlindungan dan kepastian hukum bagi pekerja alih daya (outsourcing) melalui terbitnya…