Anggota Komisi X DPR RI Anang Hermansyah (net)
MONITOR, Jakarta – RUU Ekonomi Kreatif menjadi satu dari 50 RUU yang masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas Tahun 2018. DPR menargetkan pengesahan RUU Ekonomi Kreatif akan dilakukan pada tahun 2019.
Sementara itu, anggota Komisi X DPR RI Anang Hermansyah mengatakan pembahasan RUU Ekonomi Kreatif dapat dimulai tahun 2018 ini.
“Saya melihat ada kesepahaman semua fraksi di Komisi X untuk memulai pembahasan RUU Ekonomi Kreatif ini. Jika tak ada aral melintang, tahun 2019 sebelum DPR periode 2014-2019 berakhir kita memiliki UU Ekonomi Kreatif,” ujar Anang di sela-sela Sidang Paripurna DPR, Selasa (28/8).
Anang nenyebutkan keberadaan UU Ekonomi Kreatif cukup penting dalam pengembangan dan penguatan Ekonomi Kreatif di Indonesia. Menurut dia, UU tersebut jadi pegangan bagi pemerintahan baru mendatang.
“Saya kira, DPR dan Pemerintah saat ini harus memberikan legacy positif berupa produk UU yang mensupport keberadaan ekonomi kreatif,” sebut Anang.
Musisi asal Jember ini menambahkan performa ekonomi kreatif di Indonesia mengalami tren positif dari tahun ke tahun. Seperti tahun 2016, produk domestik bruto (PDB) ekonomi kreatif mencapai Rp 922,58 triliun atau naik dari tahun 2015 yang hanya mencapai Rp. 852,56 Triliun.
“Saya meyakini, dengan dukungan sistem berupa regulasi yang kondusif, performa ekonomi kreatif akan lebih meningkat dan menjadi tulang punggung baru bagi ekonomi kita,” tandas Anang.
MONITOR, Jakarta — Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mulai menyiapkan peta jalan tata kelola Pekerja Rumah Tangga…
MONITOR, Jakarta - Lonjakan kasus penipuan dan penggelapan dana perjalanan ibadah kembali menjadi sorotan serius seiring…
MONITOR, Jakarta - Kementerian Agama (Kemenag) telah menyalurkan bantuan senilai Rp65,2 miliar untuk mendukung pemulihan…
MONITOR, MIRI, SARAWAK - Masa depan akuakultur global tidak cukup hanya diarahkan pada peningkatan produksi…
MONITOR, Jakarta - Anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Marwan…
MONITOR, Jakarta — Tata kelola penyelenggaraan ibadah umrah di Tanah Air mendesak untuk dibenahi secara menyeluruh…