Sekjen Kemendagri Hadi Prabowo (dok: Rangga Monitor)
MONITOR, Jakarta – Wakil Ketua DPR RI, Fahri Hamzah, menuding pemerintah pusat lepas tangan terkait surat edaran permintaan bantuan bagi bencana gempa di Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB).
Sayangnya, tudingan itu ditepiskan oleh Sekjen Kemendagri Hadi Prabowo. Ia membantah bahwa pemerintah saat ini lepas tangan dengan bencana yang terjadi di Lombok.
“Bukan lepas tangan. Kalau lepas tangan ngapain Pak Presiden datang, tidur di sana, solat di sana. Ini kan semuanya pakai proses, dihitung dulu. Apakah kriteria-kriterianya sudah bisa masuk, kedua apakah kaitannya pelayanan masyarakat tertunda atau terhambat atau tidak terlayani, apakah mobilitas distribusi logistik itu terkendala,” kata Hadi di Kantor Kemendagri, Jl Medan Merdeka, Jakarta Pusat, Selasa (21/8).
Hadi menuturkan, semua proses dan persiapan logistik bantuan sedang direncakan oleh pemerintah pusat. Tak hanya itu, dari masing-masing kementerian terkait juga sudah mengatur untuk pemberian bantuan tersebut.
“Semuanya kan tak terkendala, hanya memang kaitannya bencana ini kan bukan bencana yang tiba-tiba muncul, (ini kan ada) susulan-susulan. Lah ini kan Pak Menteri (Tjahjo Kumolo),” ujarnya.
“Pak Presiden kan sudah perintahkan bangun perumahan, Kementerian PUPR sudah diminta, siap dalam satu dua minggu. Kemudian tahap rekonstruksi, itu nanti sudah diatur oleh kementerian terkait,” tambahnya.
MONITOR, Jakarta - PT Kereta Api Indonesia (Persero) melalui anak usahanya PT Kereta Api Pariwisata…
MONITOR, Jakarta - Ketua DPR RI Puan Maharani merespons usulan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar…
MONITOR, Jakarta - Komisi III DPR RI melakukan penelaahan soal hasil putusan Mahkamah Konstitusi (MK)…
MONITOR, Jakarta - Kementerian Pekerjaan Umum (PU) terus mempercepat pembangunan infrastruktur Sumber Daya Air guna…
MONITOR, Jakarta - Anggota Komisi I DPR RI TB Hasanuddin, meminta pemerintah bersikap terbuka menyusul…
MONITOR, Jakarta - Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia resmi meluncurkan Pameran Keterbukaan Informasi Publik 2025.…