MEGAPOLITAN

Jabatan Wagub DKI Jangan Dijadikan Objek Deal Politik

MONITOR, Jakarta – Para Wakil Rakyat DPRD DKI Jakarta menyatakan akan menolak kalau  pergantian posisi Wakil Gubernur (Wagub) Jakarta karena hasil deal politik. Pasalnya kalau penganti  Sandiaga Uno dipaksakan dari hasil deal  politik maka hal itu jelas akan menyakiti hati masyarakat Jakarta.

“Dewan terutama saya pribadi, akan menghormati dan memilih siapa calon pengganti Sandiaga Uno apabila diajukan sesuai konstitusi bukan atas dasar deal politik,”ujar anggota DPRD Jakarta dari Fraksi Partai Golkar, Zainuddin kepada MONITOR, Jum’at (17/8/2018).

Dikatakan Oding, panggilan akrabnya, apabila melihat peraturan,  ada dua partai yang berhak mengusulkan calon pengganti Sandiaga Uno yakni Partai Gerindra dan PKS. Nah dengan melihat aturan itu maka seharusnya ada dua nama yang disodorkan ke dewan untuk menjadi wagub, satu orang dari Partai Gerindra dan satu orang lagi dari PKS.

“Jadi kalau melihat aturannya jelas ada dua nama yang akan disodorkan ke kami (dewan) untuk dipilih, satu orang dari Gerindra dan satu orang lagi dari PKS,” tandas Oding.

Oding pun memastikan, dewan akan mengembalikan berkas usulan calon wagub apabila dipaksakan hanya satu nama yang diusulkan yakni hanya dari PKS.

“Saya ingatkan kembali, kami di dewan tidak akan memilih calon wagub penggati Sandiga Uno berdasarkan deal politik. Kami akan memilih calon wagub berdasarkan konstitusi,” pungkasnya.

Recent Posts

Karhutla di Aceh dan Sumut, Puan Tekankan Penanganan Bencana Harus Preventif

MONITOR, Jakarta - Ketua DPR RI Puan Maharani menyampaikan keprihatinan atas bencana kebakaran hutan dan…

1 jam yang lalu

3 WNI Overstay Merampok di Jepang, DPR: Cerminan Pengawasan PMI Masih Banyak Lubangnya!

MONITOR, Jakarta - Anggota Komisi IX DPR RI Nurhadi menyoroti kasus tiga Warga Negara Indonesia…

4 jam yang lalu

Panglima TNI Terima Kunjungan Kasad Singapura

MONITOR, Jakarta - Komitmen memperkuat kerja sama pertahanan antara Indonesia dan Singapura kembali ditegaskan melalui…

5 jam yang lalu

Menteri PU Respon Cepat Banjir Jabodetabek, Kerahkan Pompa Mobile di 14 Titik

MONITOR, Jakarta - Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo merespon cepat penanganan banjir dan tanah…

8 jam yang lalu

Banyak Kasus Intoleransi, DPR: Beribadah adalah Hak Konstitusional dan Dilindungi Negara

MONITOR, Jakarta - Ketua Komisi XIII DPR RI Willy Aditya menyoroti berbagai peristiwa intoleransi yang…

8 jam yang lalu

Kemendagri Siap Fasilitasi Integrasi Masjid, Termasuk dalam RPJMD

MONITOR, Jakarta - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menegaskan komitmennya untuk mendorong dan memfasilitasi penguatan peran…

9 jam yang lalu