MONITOR, Jakarta – Ketua Lembaga Perlindungan Anak GENERASI, Ena Nurjanah, melihat pemenuhan hak-hak anak di negeri ini masih jauh dari memadai. Bahkan, seringkali justru tidak mendapat perhatian sebagaimana mestinya.
Ia mendapati kekerasan pada anak masih terus terjadi di berbagai wilayah dan juga dalam berbagai bentuk. Bukti atas rentannya kondisi anak Indonesia sangat mudah didapat. Hal ini tercermin dari banyaknya pemberitaan di media yang menampilkan berbagai bentuk kekerasan pada anak.
“Kita juga bisa melihat data mengenai kekerasan pada anak dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Komnas Perlindungan Anak dan masih banyak lagi data dari lembaga perlindungan anak lainnya,” ujar Ena kepada MONITOR, Kamis (16/8).
Ena mencermati kepedulian para pimpinan negeri ini terhadap persoalan anak masih sangat minim. Menurutnya, KPAI hanya mampu memberikan himbauan, namun tidak mampu berbuat banyak untuk melakukan perubahan terhadap berbagai persoalan yang terjadi.
Pun demikian, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang mengurusi masalah anak juga belum berperan maksimal sebagai motor utama dalam memberikan perlindungan terhadap anak.
“Anak-anak Indonesia seharusnya terlindungi karena sudah ada produk Undang-Undang yang melindungi diri mereka. Namun, pada kenyataannya Undang-Undang tersebut belum bisa dirasakan oleh seluruh anak Indonesia,” terangnya.
Ena menilai, kesungguhan pemerintah terhadap keberlangsungan hidup anak-anak dapat dibuktikan melalui banyaknya kebijakan-kebijakan yang berpihak pada anak, serta besarnya anggaran yang dikeluarkan.
Memasuki tahapan Pilpres 2019, ia berharap para pasangan calon memiliki perhatian serius terhadap kesejahteraan anak Indonesia. Sebab, anak adalah aset bangsa yang harus dijaga, dirawat, dilindungi dan dibimbing agar mampu menjaga negeri ini nantinya.
“KPU juga harus menyoroti rekam jejak para Capres dan Cawapres terhadap isu perlindungan anak. Mereka harus mampu menunjukkan cara berpikir yang peduli anak, mampu menerjemahkan gagasan perlindungan anak melalui program-program yang mereka susun, bahkan isu ini juga bisa digali melalui program debat Capres-Cawapres yang dilakukan oleh KPU,” imbuhnya.
