Ketua Majelis Syuro PKS Salim Segaf Aljufri (dok: IG Salim)
MONITOR, Jakarta – Hasil ijtima ulama yang merekomendasikan Prabowo Subianto sebagai Capres, dan Salim Assegaf Aljufri serta Ustadz Abdul Somad (UAS) sebagai Cawapres, masih berbuntut panjang.
Kabarnya, PKS kecewa lantaran Ketua Umum Gerindra abai dan lebih memilih Sandiaga Uno sebagai Cawapres.
Menanggapi hal itu, Ketua Majelis Syuro PKS Salim Segaf Aljufri mengatakan pihaknya nanti akan membuat hasil ijtima dan rekomendasi yang baru, karena tidak ada ulama yang menjadi Cawapres.
“Kemungkinan akan dibuat ijtima baru dengan rekomendasi baru. Ini feeling saya. Jadi ijtima yang lama kan ada rekomendasi, saya kira akan ada ijtima baru untuk membuat keputusan baru,” kata Salim Segaf di kantor KPU, Jl Imam Bonjol, Jakarta Pusat, Jumat (10/8).
Namun dia mengakui, hingga kini belum melakukan komunikasi dengan Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Ulama (GNPFU) yang mengeluarkan rekomendasi ijtima.
“Belum komunikasi, baru feeling. Karena rekomendasi ulama itu kan mesti diperbaiki,” ungkapnya.
Sementara itu terkait tidak ada kadernya yang menjadi Cawapres, padahal mendapat dukungan dari GNPFU dalam mengeluarkan keputusan. Salim berkelit bahwa partainya lebih mementingkan kepentingan bersama ketimbang dengan ego keinginan partainya.
“PKS pada dasarnya adalah yang dipikirkan kepentingan bersama, apa yang bagus bagi bangsa ini,” tukasnya.
MONITOR, Jakarta - Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman menegaskan pentingnya memperkuat…
MONITOR, Jakarta - Serangan militer ilegal Israel dan Amerika Serikat (AS) yang menewaskan pemimpin tertinggi…
MONITOR, Jakarta - Menteri Agama Nasaruddin Umar mengajak para tokoh agama untuk “turun gunung” dan…
MONITOR, Jakarta - Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Juda Agung menegaskan bahwa struktur APBN Indonesia dirancang…
MONITOR, Jakarta - Kementerian Haji dan Umrah Republik Indonesia melalui Direktorat Jenderal Pengembangan Ekosistem Ekonomi…
MONITOR, Tengerang Selatan - Komite Nasional Pengawas Haji (KOMNAS Haji) mendesak Komisi Yudisial (KY) untuk…