HUKUM

Regulasi KPU 20/2018 Dinilai Melanggar UU

MONITOR, Jakarta – Carut marutnya persiapan Pemilu 2019, menyisakan pertanyaan di kalangan masyarakat luas. Mulai dari pendaftaran partai politik (parpol) peserta Pemilu hingga pendaftaran bakal Calon Legislatif (bacaleg) pada beberapa waktu lalu.

Menanggapi hal tersebut, Koordinator Komite Pemilihan Indonesia (TePI) Jeirry Sumampauw mengatakan, salah satu hal yang menjadi polemik adalah terkait Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Calon.

Menurutnya, regulasi yang melarang mantan narapidana korupsi, narkoba dan kejahatan seksual ini, menuai protes karena bertentangan dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

“Dalam UU Pemilu, mantan koruptor hanya diwajibkan jika dirinya pernah melakukan tindak pidana korupsi. PKPU tentunya melanggar undang-undang,” kata Jeirry dalam diskusi bertajuk ‘Carut Marut Pendaftaran Caleg’ yang diadakan oleh Komunitas Pewarta Pemilu (KPP) bersama Bawaslu di Jakarta, Jumat (3/8).

Ia menuturkan, berdasarkan pengalamannya yang berkaitan dengan pembuatan regulasi oleh KPU. Ia mengaku, KPU sempat mengundangnya untuk memberi masukan dalam uji publik PKPU. Namun, yang disayangkan Jeirry, undangan KPU justru dikirim kepadanya hanya sehari sebelum uji publik itu dilakukan.

Parahnya, dengan waktu yang sangat terbatas, KPU langsung melakukan uji publik terhadap tiga aturan sekaligus.

“Bayangkan saja, kita langsung dikasih tiga bundel tebal yang belum kita baca sama sekali,” ujarnya.

Berdasrakan hal tersebut, maka Jeirry pun tidak kaget jika persiapan Pemilu selalu bermasalah sejak tahap aturan. Karena menurutnya banyak aturan KPU yang masih belum terlihat matang untuk dijalankan.

“Jadi saya melihat uji publik yang dilakukan KPU hanya formalitas saja,” tandasnya.

Recent Posts

Kemenag & PTKIN Sinergi Petakan Potensi Pesantren dan Pengembangan Prodi Kepesantrenan

MONITOR, Bandung - Direktorat Jenderal Pesantren Kementerian Agama menjajaki penguatan sinergi dengan Perguruan Tinggi Keagamaan…

4 jam yang lalu

AICIS+ 2026 Ditutup, Wamenag Dorong Redefinisi Pendidikan Islam Tanpa Dikotomi Ilmu

MONITOR, Cirebon - Perhelatan akbar Annual International Conference on Islamic Studies (Aicis+) 2026 resmi ditutup…

7 jam yang lalu

Kolaborasi Kementan-Kemendiktisaintek Hasilkan Total 167 Permohonan Hak PVT

Total permohonan Perlindungan Varietas Tanaman pada 2026 mencapai 167, menjadi momentum memperkuat inovasi benih unggul…

1 hari yang lalu

AICIS+ 2026; Hilirisasi dan Kemitraan Beri Ruang Peneliti Wujudkan Riset Berdampak

MONITOR, Cirebon - Kementerian Agama Republik Indonesia melalui Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam (Diktis) menggelar…

1 hari yang lalu

QUTB GLOBAL: Beri Presiden Ruang Menentukan Pendamping Terbaik

Hery Haryanto Azumi menekankan pentingnya keputusan kenegaraan yang bebas dari tekanan politik serta mengedepankan kepentingan…

1 hari yang lalu

Panen Raya di Cirebon, Rokhmin Dahuri paparkan 7 Strategi Peningkatan Kesejahteraan Petani

MONITOR, Cirebon - Peningkatan produktivitas pertanian harus berjalan beriringan dengan perbaikan skala usaha, efisiensi produksi,…

1 hari yang lalu