POLITIK

MUI Larang Deklarasi #2019GantiPresiden, Gerindra: Ada Konotasi Politik

MONITOR, Jakarta – Sikap Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jawa Barat yang melarang kegiatan deklarasi #2019GantiPresiden di gelar di bumi pasundan menuai pro dan kontra.

Merespon hal tersebut, Wasekjen DPP Partai Gerinda Taufik Riyadi mengatakan, semestinya hal itu tidak dilakukan oleh MUI, karena bukan wewenang MUI. Menurutnya, hal tersebut bisa memunculkan konotasi yang kurang baik untuk MUI dan terkesan ada stigma politik atas pelarangan tersebut.

“MUI mengeluarkan itu jadi agak politik ya, padahal kalau bicara kehormatan seharusnya dia jangan berbicara sejauh itu ya,” kata Taufik, di Gedung Bawaslu RI, Jalan MH Tamrin, Jakarta Pusat, Jumat (3/8).

Ia menegaskan, secara konstitusional dan Undang-Undang yang mengatur gerakan #2019GantiPresiden tidak menjadi masalah. Sebab, menurutnya, hal tersebut bagian dari aspirasi masyarakat.

“Dan saya kira, tidak perlu ada yang di takutkan dan di khawatirkan, kecuali dengan adanya #2019gantipresiden menimbulkan efek yang berlebihan. Tapi ini kan tidak terjadi sama sekali,” tegasnya.

Seperti diberitakan MONITOR sebelumnya, MUI Jabar mengeluarkan pernyataannya agar deklarasi tagar #2019GantiPresiden tidak digelar di Jabar. MUI Jabar khawatir gerakan tersebut menimbulkan konflik di tengah panasnya suhu politik saat ini.

Recent Posts

Hapus Larangan Siaran Langsung Persidangan, DPR Dinilai Jamin Keterbukaan Informasi dan Transparansi

MONITOR, Jakarta - DPR RI dan Pemerintah sepakat menghapus ketentuan yang melarang publikasi siaran langsung…

6 jam yang lalu

Soroti Penyalahgunaan Mobil Dinas, DPR Dorong Polri Beri Sanksi Agar Jadi Pelajaran

MONITOR, Jakarta - Anggota Komisi III DPR RI, Martin Tumbelaka, menyesalkan insiden penyalahgunaan kendaraan dinas…

7 jam yang lalu

Pemerintah Belum Resmi Tetapkan Haji Jalur Laut, Tapi Peluang Terbuka

MONITOR, Jakarta - Menteri Agama Nasaruddin Umar menyatakan bahwa pemerintah belum menetapkan agenda resmi untuk…

8 jam yang lalu

DPR Ungkap Kebijakan Jam Sekolah Lebih Pagi Harus Dibarengi Pendekatan Psikososial

MONITOR, Jakarta - Anggota Komisi IX DPR RI, Arzeti Bilbina menanggapi kebijakan Pemerintah Provinsi (Pemprov)…

10 jam yang lalu

Kemenperin dan PT IMIP Buka Kelas Beasiswa

MONITOR, Jakarta - Kementerian Perindustrian berkomitmen untuk terus menjalankan kebijakan hilirisasi industri karena berperan penting…

10 jam yang lalu

Kloter Terakhir Terbang dari Madinah, Ketua PPIH Bersyukur Fase Pemulangan Lancar

MONITOR, Madinah - Fase pemulangan jemaah haji Indonesia yang berangkat pada gelombang II dari Daerah…

11 jam yang lalu