Wasekjen DPP Partai Gerinda Taufik Riyadi (dok: Rangga Monitor)
MONITOR, Jakarta – Sikap Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jawa Barat yang melarang kegiatan deklarasi #2019GantiPresiden di gelar di bumi pasundan menuai pro dan kontra.
Merespon hal tersebut, Wasekjen DPP Partai Gerinda Taufik Riyadi mengatakan, semestinya hal itu tidak dilakukan oleh MUI, karena bukan wewenang MUI. Menurutnya, hal tersebut bisa memunculkan konotasi yang kurang baik untuk MUI dan terkesan ada stigma politik atas pelarangan tersebut.
“MUI mengeluarkan itu jadi agak politik ya, padahal kalau bicara kehormatan seharusnya dia jangan berbicara sejauh itu ya,” kata Taufik, di Gedung Bawaslu RI, Jalan MH Tamrin, Jakarta Pusat, Jumat (3/8).
Ia menegaskan, secara konstitusional dan Undang-Undang yang mengatur gerakan #2019GantiPresiden tidak menjadi masalah. Sebab, menurutnya, hal tersebut bagian dari aspirasi masyarakat.
“Dan saya kira, tidak perlu ada yang di takutkan dan di khawatirkan, kecuali dengan adanya #2019gantipresiden menimbulkan efek yang berlebihan. Tapi ini kan tidak terjadi sama sekali,” tegasnya.
Seperti diberitakan MONITOR sebelumnya, MUI Jabar mengeluarkan pernyataannya agar deklarasi tagar #2019GantiPresiden tidak digelar di Jabar. MUI Jabar khawatir gerakan tersebut menimbulkan konflik di tengah panasnya suhu politik saat ini.
MONITOR, Jakarta - DPR RI dan Pemerintah sepakat menghapus ketentuan yang melarang publikasi siaran langsung…
MONITOR, Jakarta - Anggota Komisi III DPR RI, Martin Tumbelaka, menyesalkan insiden penyalahgunaan kendaraan dinas…
MONITOR, Jakarta - Menteri Agama Nasaruddin Umar menyatakan bahwa pemerintah belum menetapkan agenda resmi untuk…
MONITOR, Jakarta - Anggota Komisi IX DPR RI, Arzeti Bilbina menanggapi kebijakan Pemerintah Provinsi (Pemprov)…
MONITOR, Jakarta - Kementerian Perindustrian berkomitmen untuk terus menjalankan kebijakan hilirisasi industri karena berperan penting…
MONITOR, Madinah - Fase pemulangan jemaah haji Indonesia yang berangkat pada gelombang II dari Daerah…