MONITOR, Jakarta – Keputusan Gubernur Jakarta Anies Baswedan untuk menuruti rekomendasi Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) dengan mengembalikan salah satu pejabatnya ketempat semula dinilai terlalu tergesa-gesa.
Pasalnya, Anies bisa bertahan dengan argumennya kalau rotasi jabatan yang dilakukannya untuk menguatkan kinerjanya dalam membangun Jakarta lebih baik.
“Anies buktikan saja ke KASN kalau pejabat-pejabat yang dicopot dan dimutasi karena memang memasuki masa pensiuan (MPP) dan kinerja mereka memang buruk. Bukannya malah merealisasikan rekomendasi KASN,” ujar Ketua Koalisi Rakyat Pemerhati Jakarta Baru (Katar) Sugiyanto, kepada MONITOR.
Menurut Sugiyanto, dari pada memenuhi rekomendasi KASN, lebih baik Anies mengevaluasi dimana sumber masalahnya. Salah satunya adalah dengan mencari tahu kenapa ada pejabat yang naik jabatannya namun belum memenuhi kepangkatan.
Pengamat yang kerap disapa SGY ini, justru curiga pangkal ketidakberesan dalam proses mutasi dan rotasi itu ada pada Sekda Sefullah sebagai ketua Panitia Seleksi (Pansel) Rotasi dan Mutasi.
Apalagi sambung SGY, ada pejabat yang diangkat namun ternyata tidak sesuai kepangkatannya.
“Tak masuk akal jika Sekda tak tahu soal kepangkatan, karena selain dia merupakan pejabat dengan pangkat dan eselon paling tinggi, yakni eselon I, dia juga pasti paham isi UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN, dan pasti punya data tentang pejabat mana yang akan dan sudah memasuki masa pensiun dan belum,” terang SGY.
Dengan demikian ditegaskan SGY kisruh dalam proses rotasi dan mutasi ini merupakan tanggung jawab Sekda, dan bisa menjadi celah bagi Anies untuk menggantinya.
“Saya pernah menyuarakan agar Anies segera mengganti Sekda karena Sekda termasuk loyalis mantan Gubernur Ahok, tapi Anies tak mau dengar,” pungkasnya.
