MONITOR, Jakarta – Perlahan tapi pasti, Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) Ulama menunjukkan fungsi dan peran yang sesungguhnya. Ya, peran GNPF Ulama bukan sekadar menjaga marwah ulama, tapi juga terjun di zona politik praktis.
Hal itu terlihat jelas, ketika GNPF menggelar Ijtima’ Ulama dan tokoh nasional di Hotel Peninsula, Slipi, Jakarta 27-29 Juli. Dalam agenda itu, GNPF membuat rekomendasi capres-cawapres yang ideal untuk menantang Presiden Joko Widodo alias Jokowi di Pilpres 2019 nanti.
Rekomendasi dari ijtima nanti akan diserahkan lima partai politik. Kelima partai dimaksud adalah Partai Gerindra, PAN, PBB, PKS, dan Berkarya yang telah berkomitmen akan membentuk koalisi di Pilpres 2019.
“Jadi kesepakatan dari Ijtima’ Ulama ini akan mengerucutkan nama capres-cawapres, lantas nama-nama itu akan kita serahkan ke Parpol yang tergabung dalam koalisi keumatan untuk Pilpres 2019,” kata Ketua Umum GNPF Yusuf Muhammad Martak.
Menurut Yusuf, rekomendasi capres-cawapres akan diawali dengan proses penyampaian aspirasi dari seluruh peserta Ijtima. Dan ratusan ulama yang hadir telah menetapkan kriteria umum dan khusus bagi kandidat capres dan cawapres.
Lebih lanjut diungkapkan, ada lima kriteria umum capres-cawapres yang disepakati. Yakni harus memiliki iman dan takwa, memiliki ilmu dan kompetensi, sehat jasmani dan rohani, memiliki keberpihakan kepada pribumi dan umat Islam, serta bebas dari “paham liberalisme, komunisme, kapitalisme dan sekularisme.”
“Sedangkan kriteria khususnya harus Muslim yang taat beribadah, memiliki karakter yang jujur dan terpercaya, cerdas dan tabligh, harus memahami subtansi UUD 1945, memiliki kemampan manajerial kepemimpinan dan membela umat Islam,” pungkasnya.
