Mantan Presiden, SBY dan Prabowo Subianto
MONITOR, Jakarta – Partai Demokrat terang-terangan mengaku bergabung dalam koalisi partai politik pengusung Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto. Hal itu, ditegaskan Ketua Umum DPP Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) usai melakukan pertemuan dengan Prabowo, Selasa (24/7) malam.
Kesamaan dengan Prabowo dalam pembacaan situasi maupun kondisi bangsa saat ini, yang membuat SBY memutuskan untuk bergabung dengan poros penantang incumbent. So, apakah Demokrat juga meminta posisi strategis (cawapres) untuk putra sulungnya Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) ketika berkoalisi dengan parpol pendukung Prabowo?
Menjawab pertanyaan itu, dengan sigap Prabowo mengatakan bahwa SBY tidak pernah meminta anaknya untuk dijadikan cawapresnya. ”Pak SBY tidak pernah meminta jatah cawapres. Sekali lagi saya tegaskan, dalam pertemuan tadi kita tidak membahas soal cawapres,” tandas Prabowo usai di kediaman SBY di Jalan Mega Kuningan Timur VII, Jakarta, Selasa (24/7).
Pertemuan tersebut merupakan yang pertama sejak tahun lalu saat SBY dan Prabowo bertemu di Cikeas, Bogor. Saat itu pertemuan dilakukan setelah empat partai (Demokrat, Gerindra, PKS, dan PAN) kalah dalam menolak presidential threshold 20 persen.
Menurut mantan Danjen Kopassus tersebut Gerindra dan Demokrat masih mencari sosok cawapres yang terbaik. Kriteria cawapres yang dibutuhkan adalah sosok yang kapabel, yang bisa berkomunikasi secara baik dengan generasi muda. ”Karena pemilih mayoritas berusia di bawah 40 tahun,” ucapnya disambut tepuk tangan hadirin yang datang.
Terkait cawapres yang akan mendampinginya di Pilpres 2019 nanti, Prabowo masih menunggu hasil koodinasi tim kecil yang dibentuk dari unsur masing-masing partai koalisi. Nah, jika akhirnya nama AHY muncul, Prabowo mengaku tidak ada masalah. “Jika dalam pembahasan nanti nama AHY muncul? ”Why not,” kata Prabowo.
Oleh:Ramadhan, M.A.(Ketua PB PMII Bidang Ekonomi dan Investasi) Pemerintahan era baru selalu datang dengan janji…
MONITOR, Ciputat – Kemunculan informasi mengenai Hantavirus yang ramai diperbincangkan di media sosial memunculkan kekhawatiran…
MONITOR, Jakarta - Anggota Komisi IX DPR RI Nurhadi menyoroti pengelolaan kepesertaan Program Jaminan Kesehatan…
MONITOR, Jakarta - Anggota Komisi III DPR RI, Abdullah meyakini Undang-Undang tentang Perubahan Ketiga atas…
MONITOR, Jakarta - DPR RI telah mengesahkan Revisi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan…
MONITOR, Jakarta - Ketua DPR RI Puan Maharani meminta Pemerintah segera menjangkau masyarakat terdampak gempa…