NASIONAL

Enam Parpol Makin Solid, PKB Ingin Koalisi Berlanjut di Parlemen

MONITOR, Jakarta – Ketua DPP PKB Jazilul Fawaid menangkap sinyal terkait nama yang masuk dalam radar Cawapres Jokowi. Namun menurutnya, nama yang dikantongi Jokowi itu belum diumumkan sebab dari kubu oposisi yang dimotori oleh Gerindra dan PKS juga belum kunjung mengumumkan secara resmi nama Cawapres.

Meski begitu, ia mengatakan alangkah lebih baiknya apabila memang Presiden Jokowi jika sudah mengantongi nama yang akan di plot sebagai Cawapres, maka, lebih baik diumumkan saja nama tersebut.

“Ya dari 10 kan menjadi 5, konon menjadi 1. Kalau menjadi 1 kenapa gak diumumkan? Masalahnya apa, ya belum sepakat dan nunggu sebelah. Tapi mustinya ruang uji publik dibuka. Lebih awal lebih bagus,” kata Jazilul di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (24/7).

“Ya dong. Segera diumumkan namanya supaya diuji publik,” tambahnya.

Selain itu, ia juga merasa yakin dengan tergabungnya koalisi di kubu Jokowi yang diisi oleh PDIP, PKB, PPP, Golkar, Hanura, PBB yang menurutnya semakin solid. Terlebih koalisi tersebut akan terafiliasi ke dalam parlemen.

“Sudah lebih dari cukup 6 itu. Kalau menurut saya, justru mensolidkan itu menjadi tidak hanya sekadar koalisi di pemerintah, tapi koalisi di parlemen, yang lebih formal. Tidak bongkar pasang seperti kemarin,” imbuh Ketua Fraksi PKB ini.

Ia menuturkan, dengan menyatukan 6 fraksi (melebur satu fraksi) yang tergabung menjadi satu dalam koalisi untuk mendukung pemerintah, menurutnya itu tidak melanggar aturan. Ia mengatakan, bahwa yang diatur itu hanya seorang Presiden diusung satu partai atau gabungan partai.

“Urusan kursi di DPR itu gak ada hubungannya. Tetapi karena keputusan pemerintah sesuai kursi DPR, kalau ini betul-betul dalam rangka mempercepat pengambilan keputusan, mempercepat pelaksanaan harusnya koalisi pemerintah di DPR itu jadi satu fraksi,” ujarnya.

Sehingga ia menegaskan, bahwa koalisi yang sudah tergabung dari 6 parpol tersebut tidak perlu lagi untuk menambahkan parpol lain. Menurutnya hal itu hanya menjadikan kekuatan yang sudah terjalin dalam koalisi dapat berubah.

“Kalau pandangan PKB kalau sudah cukup gak usah dibuka. Kalau dibuka lagi bongkar pasang kayak tadi. Jadi yang ikut rombongan yang pertama ini itu fixed. sekarang lebih elok kalau diikuti koalisi di DPR sehingga ini betul-betul koalisi yang mementingkan kepentingan bersama,” pungkas Anggota DPR Komisi III ini.

Recent Posts

Kebuntuan Arah Pembangunan Indonesia di Tengah Distorsi Program Populis dan Keterpurukan Moneter

Oleh:Ramadhan, M.A.(Ketua PB PMII Bidang Ekonomi dan Investasi) Pemerintahan era baru selalu datang dengan janji…

6 jam yang lalu

Benarkah Hantavirus Bisa Jadi Pandemi Baru? Ahli Epidemiologi UIN Jakarta Beri Penjelasan dan Imbauan Penting

MONITOR, Ciputat – Kemunculan informasi mengenai Hantavirus yang ramai diperbincangkan di media sosial memunculkan kekhawatiran…

7 jam yang lalu

55 Juta Peserta BPJS Tak Aktif, Komisi IX DPR Minta Tunggakan Iuran Rakyat Miskin Segera Diputihkan

MONITOR, Jakarta - Anggota Komisi IX DPR RI Nurhadi menyoroti pengelolaan kepesertaan Program Jaminan Kesehatan…

9 jam yang lalu

UU Polri Atur Penguatan Peran Kompolnas, Legislator: Dukung Pengawasan Eksternal Bagi Kepolisian

MONITOR, Jakarta - Anggota Komisi III DPR RI, Abdullah meyakini Undang-Undang tentang Perubahan Ketiga atas…

9 jam yang lalu

Komisi XI DPR: UU P2SK yang Baru Perkuat Tata Keuangan RI di Tengah Kemajuan Zaman

MONITOR, Jakarta - DPR RI telah mengesahkan Revisi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan…

10 jam yang lalu

Warga Sangihe Terisolasi Akibat Gempa Dahsyat di Sulut, Puan Dorong Ketangguhan Bencana di Pulau Terluar

MONITOR, Jakarta - Ketua DPR RI Puan Maharani meminta Pemerintah segera menjangkau masyarakat terdampak gempa…

10 jam yang lalu