NASIONAL

Enam Parpol Makin Solid, PKB Ingin Koalisi Berlanjut di Parlemen

MONITOR, Jakarta – Ketua DPP PKB Jazilul Fawaid menangkap sinyal terkait nama yang masuk dalam radar Cawapres Jokowi. Namun menurutnya, nama yang dikantongi Jokowi itu belum diumumkan sebab dari kubu oposisi yang dimotori oleh Gerindra dan PKS juga belum kunjung mengumumkan secara resmi nama Cawapres.

Meski begitu, ia mengatakan alangkah lebih baiknya apabila memang Presiden Jokowi jika sudah mengantongi nama yang akan di plot sebagai Cawapres, maka, lebih baik diumumkan saja nama tersebut.

“Ya dari 10 kan menjadi 5, konon menjadi 1. Kalau menjadi 1 kenapa gak diumumkan? Masalahnya apa, ya belum sepakat dan nunggu sebelah. Tapi mustinya ruang uji publik dibuka. Lebih awal lebih bagus,” kata Jazilul di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (24/7).

“Ya dong. Segera diumumkan namanya supaya diuji publik,” tambahnya.

Selain itu, ia juga merasa yakin dengan tergabungnya koalisi di kubu Jokowi yang diisi oleh PDIP, PKB, PPP, Golkar, Hanura, PBB yang menurutnya semakin solid. Terlebih koalisi tersebut akan terafiliasi ke dalam parlemen.

“Sudah lebih dari cukup 6 itu. Kalau menurut saya, justru mensolidkan itu menjadi tidak hanya sekadar koalisi di pemerintah, tapi koalisi di parlemen, yang lebih formal. Tidak bongkar pasang seperti kemarin,” imbuh Ketua Fraksi PKB ini.

Ia menuturkan, dengan menyatukan 6 fraksi (melebur satu fraksi) yang tergabung menjadi satu dalam koalisi untuk mendukung pemerintah, menurutnya itu tidak melanggar aturan. Ia mengatakan, bahwa yang diatur itu hanya seorang Presiden diusung satu partai atau gabungan partai.

“Urusan kursi di DPR itu gak ada hubungannya. Tetapi karena keputusan pemerintah sesuai kursi DPR, kalau ini betul-betul dalam rangka mempercepat pengambilan keputusan, mempercepat pelaksanaan harusnya koalisi pemerintah di DPR itu jadi satu fraksi,” ujarnya.

Sehingga ia menegaskan, bahwa koalisi yang sudah tergabung dari 6 parpol tersebut tidak perlu lagi untuk menambahkan parpol lain. Menurutnya hal itu hanya menjadikan kekuatan yang sudah terjalin dalam koalisi dapat berubah.

“Kalau pandangan PKB kalau sudah cukup gak usah dibuka. Kalau dibuka lagi bongkar pasang kayak tadi. Jadi yang ikut rombongan yang pertama ini itu fixed. sekarang lebih elok kalau diikuti koalisi di DPR sehingga ini betul-betul koalisi yang mementingkan kepentingan bersama,” pungkas Anggota DPR Komisi III ini.

Recent Posts

Dari Akuakultur hingga Bioteknologi, Prof Rokhmin tegaskan Laut Bisa jadi Mesin Indonesia Emas 2045

MONITOR, Surabaya - Indonesia tidak kekurangan sumber daya untuk menjadi negara maju. Persoalannya justru terletak…

3 jam yang lalu

IPW Desak Polri Usut Aktor Intelektual Provokator di Balik Kerusuhan Demo DPR

MONITOR, Jakarta – Ketua Indonesia Police Watch (IPW), Sugeng Teguh Santoso, mendesak aparat kepolisian untuk…

7 jam yang lalu

Kemenag Buka Pengajuan Bantuan Pendidikan Pesantren, Batas Akhir 4 September 2026

MONITOR, Jakarta - Direktorat Pesantren Kemenag telah membuka pengajuan bantuan Pendidikan Pesantren dan Pendidikan Keagamaan…

10 jam yang lalu

Alih Generasi dan Tantangan Sensus Pertanian, HKTI Lumajang Dorong Transformasi Smart Farming

MONITOR, Lumajang - Penurunan jumlah usaha pertanian di Kabupaten Lumajang dalam beberapa tahun terakhir menjadi…

12 jam yang lalu

Dokter Lulusan UIN Wajib Jadikan Profesi sebagai Jalan Pengabdian

MONITOR, Ciputat — Menteri Agama RI Prof. Dr. KH. Nasaruddin Umar, M.A., menegaskan bahwa profesi…

13 jam yang lalu

Kemnaker Mulai Pelatihan Vokasi Nasional Batch 4, Diikuti 12.128 Peserta

MONITOR, Banten – Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) memulai Pelatihan Vokasi Nasional Batch 4 Tahun…

1 hari yang lalu