EKONOMI

Kwik Kian Gie Tuding Data Kemiskinan BPS Hoaks

MONITOR, Jakarta – Ekonom senior, Kwik Kian Gie menilai bahwa data angka kemiskinan di Indonesia pada Maret 2018 sebesar 9,8% yang dikeluarkan Badan Pusat Statistik (BPS) penuh dengan kebohongan.

Kwik menegaskan Data yang diklaim sebagai angka terendah sejak era reformasi itu, dianggap sebagai pembodohan dan masuk kategori kebohongan publik alias hoaks.

“Bohong itu, tak sesuai realita. Jangan begitulah sama rakyat, mereka (rakyat) sudah tau apa yang terjadi saat ini,” kata Kwik pada diskusi Sekber Gerindra di The Kemuning Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (18/7/2018).

Kwik salah satu tokoh di PDIP mengatakan, dirinya menyaksikan capaian ini lantaran terdapat indikasi manipulasi dalam indikasi standar kemiskinan.

Menurutnya, dalam penelitian BPS, standar kemiskinan yang digunakan adalah pendapatan Rp 12.900 atau kurang dari 1 dolar AS per hari (kurs dolar AS saat ini lebih dari Rp 14.000).

Seharusnya kata dia, dalam standar Bank Dunia, orang miskin adalah orang yang memiliki pendapatan 2 dolar per harinya, atau hampir dua kali lipat dari standar kemiskinan yang digunakan BPS. Jadi pemerintah sekarang menggunakan data statistik untuk melakukan kebohongan.

“Makanya ada buku sangat terkenal berjudul How to Lie With Statistic (karangan Darrel Huff), yakni bagaimana berbohong lewat data statistik. Dan itu sudah lama banyak dilakukan di sejumlah negara,” tegas Kwik.

Kwik yang dulu sangat dekat dengan ketua umum PDIP Megawati, melakukan kritik itu bukan tidak beralasan. Dirinya mengaku paham soal bagaimana membuat data agar terkesan pemerintahan menjalankan perekonomian baik pada saat menjabat sebagai Kepala Bappenas pada era 2001-2004.

“Jangan dilihat di kota ya, kalau di kota, di mall ya pasti (orang-orang) kaya, itu cuma berapa persen saja. Tapi lihat (orang miskin) di desa,”pungkasnya.

Recent Posts

BEM Nusantara DKI Jakarta Apresiasi Gubernur Tangani Persoalan Banjir

MONITOR, Jakarta - Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Nusantara DKI Jakarta memberikan apresiasi kepada Gubernur Pramono…

2 jam yang lalu

DPR Desak Polisi Usut Kasus Jual Beli Rekening Judol, Dorong Pelaku Dijerat Hukuman Maksimal

MONITOR, Jakarta - Anggota Komisi III DPR RI, Abdullah mendesak kepolisian untuk mengusut tuntas pihak-pihak…

4 jam yang lalu

24 Calon Dubes Penuhi Syarat, DPR Harap Diplomasi RI Makin Kuat

MONITOR, Jakarta - Komisi I DPR RI telah merampungkan fit and proper test 24 calon…

4 jam yang lalu

DPR Desak Kasus Kematian Brigadir Nurhadi Diusut Transparan, Soroti Gaya Hidup Aparat

MONITOR, Jakarta - Anggota Komisi III DPR RI, Sarifudin Sudding menegaskan bahwa penanganan kasus kematian…

4 jam yang lalu

571 Ribu Penerima Bansos Terindikasi Judol, Puan: Telusuri Tuntas, Masyarakat Rentan Jangan Jadi Korban

MONITOR, HJakarta - Ketua DPR RI Puan Maharani meminta pemerintah segera melakukan penelusuran dan validasi…

4 jam yang lalu

IPW Sebut Penambahan Anggaran untuk Polri Adalah Sebuah Keniscayaan, Ini Alasannya

MONITOR, Jakarta - Ketua Indonesia Police Watch (IPW), Sugeng Teguh Santoso, mengungkapkan bahwa penambahan anggaran…

11 jam yang lalu