POLITIK

Dua Eks Napi Ikut Nyaleg, Golkar Akui Sulit Mencoretnya

MONITOR, Jakarta – Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) melarang partai politik mendaftarkan mantan nara pidana (napi) menjadi bakal calon anggota legislatif mendapat dukungan publik. Meski begitu, masih ada parpol yang tetap nekad mendaftarkan eks napi sebagai wakil rakyat.

Salah satunya adalah Partai Golongan Karya (Golkar). Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Jawa-Sumatera-Bali DPP Partai Golkar, Nusron Wahid mengakui ada mantan napi yang mendaftar Caleg melalui parta berlambang Pohon Beringin. “Ya ada dua nama,” ungkapnya.

Lebih lanjut Nusron mengungkapkan, dua nama yang dimaksud yaitu Ketua DPD Aceh, TM. Nurlif dan Ketua Harian DPD Jawa Tengah (Jateng) Iqbal Wibisono. So, mengapa Golkar tetap mendaftarkan kedua nama tersebut? ”Alasannya partai mengalami kesulitan mencoret dua nama ini,” tandasnya.

Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Golkar Ace Hasan Syadzily juga membenarkan, terkait adanya dua mantan napi yang Nyaleg dari partainya. ”Ya memang dua nama tersebut masuk dafar bacaleg partainya. Bagi kami agak sulit mencoret, karena keduanya adalah Ketua DPD Golkar di daerah masing-masing,” kata Ace di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (19/7/2018).

Ace juga menjelaskan, bahwa ada dasar argumentasi yang menguatkan untuk mengusung bacaleg mantan napi tersebut. Menurutnya, pada kesepakatan rapat pimpinan DPR dengan KPU menyatakan bahwa proses apa yang menjadi PKPU itu dijalani dan disepakati bersama.

Namun, ia menegaskan, sesungguhnya telah menjadi hak setiap warga negara untuk mengajukan Judicial Review (JR) kepada Mahkamah Agung (MA) terhadap putusan PKPU itu jika memang masih merasa keberatan. ”Jadi partai tentu mempersilahkan yang bersangkutan untuk mencalonkan diri selagi punya kesempatan,” ujarnya.

Meski begitu, Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI ini, tidak ingin kalau Golkar dianggap tak mampu untuk mencari track record orang yang lebih bersih meskipun mereka memiliki posisi yang cukup tinggi di struktural partai.

Recent Posts

Kritik DPR Soal Kebijakan BPJPH Dinilai Cerminkan Keberpihakan Rakyat

MONITOR, Jakarta - Kritik keras DPR RI terhadap rencana Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJH)…

1 jam yang lalu

Tiga Kementerian Sinergi Perkuat Infrastruktur Pesantren untuk Lindungi Santri

MONITOR, Jakarta - Tragedi ambruknya bangunan musala pondok pesantren menjadi pengingat penting bagi pemerintah untuk…

2 jam yang lalu

MAN IC Pekalongan Gondol Medali Emas Ekonomi pada Ajang OSN 2025

MONITOR, Malang - Delegasi MAN Insan Cendekia Pekalongan (ICP) raih medali emas bidang ekonomi, pada…

3 jam yang lalu

Tentang Bantuan Pesantren dan Rumah Ibadah, Menag: Pastikan Datanya Benar!

MONITOR, Jakarta - Menteri Agama Nasaruddin Umar menegaskan pentingnya langkah terpadu antara pusat dan daerah…

4 jam yang lalu

Pameran Keterbukaan Informasi Publik 2025, Dorong Budaya Transparansi

MONITOR, Jakarta - Komisi Informasi Pusat (KIP) resmi membuka Pameran Keterbukaan Informasi Publik 2025 di…

5 jam yang lalu

Politisi PKB Sebut Tayangan Trans7 Merendahkan Pesantren, Kiai dan Santri

MONITOR, Jakarta - Munculnya cuplikan tayangan program Xpose di Trans7 memantik gelombang kritik publik. Ketua…

5 jam yang lalu