BERITA

Sandi Sebut Kenaikan NJOP untuk Pembangunan Infrastruktur di Ibukota

MONITOR, Jakarta – Pemprov DKI menyatakan kalau kenaikan Nilai Jual Objek Tanah ( NJOP) di Ibu kota untuk kepentingan pembangunan infrastruktur di Ibukota.

“Ya, kita harapankan dengan peningkatan ini kita bisa membangun infrastruktur untuk Jakarta yang lebih baik lagi,” kata Wakil Gubernur DKI Jakarta, Sandiaga Uno, Minggu (15/7).

Sandi mengatakan, kenaikan NJOP yang baru ditandatangani Gubernur DKI Jakarta, Anies Rasyid Baswedan tidak akan membebani masyarakat.

Terutama masyarakat menengah ke bawah. Sebab hanya beberapa wilayah saja yang terkena imbas kebijakan tersebut.

“Jadi rata-rata naiknya di bawah 20 persen dan ini kita pastikan berkeadilan, karena yang banyak kenaikannya itu adalah di koridor-koridor utama yang di bangun infrastruktur. Di lokasi itu nilai tanahnya meningkat secara signifikan,” ungkap Sandi.

Seperti diketahui, Gubernur DKI Anies Baswedan sebelumnya menyebut kenaikan NJOP di sejumlah wilayah Jakarta masih dibatas wajar jika dibandingkan dengan kenaikan pada masa pemerintahan sebelumnya.

Anies telah menandatangani Peraturan Gubernur Nomor 24 Tahun 2018 yang mengatur kenaikan NJOP dengan rata-rata 19,54 persen.

Recent Posts

Antisipasi PPPK Dirumahkan Buntut Efisiensi, Legislator Sebut Lebih Baik Hapus Kegiatan Seremonial

MONITOR, Jakarta - Anggota Komisi II DPR RI Muhammad Khozin menyoroti fenomena dirumahkannya Pegawai Pemerintah…

6 jam yang lalu

Gunung Anak Krakatau Aktif, Puan Dorong Kesiapsiagaan Nasional Demi Keselamatan Masyarakat

MONITOR, Jakarta - Ketua DPR RI Puan Maharani meminta Pemerintah melakukan persiapan yang matang menyusul…

6 jam yang lalu

BBM Nelayan Rp15.000, GNTI: Benahi Akses dan Tata Kelola agar Kebijakan Tepat Sasaran

MONITOR, Jakarta – Ketua PP Gerakan Nelayan Tani Indonesia (GNTI) Bidang Nelayan, Sarana dan Prasarana,…

16 jam yang lalu

LSAK Desak Presiden Copot Jaksa Agung, Sebut Jadi Tolok Ukur Independensi Pengusutan Dugaan Korupsi Eks Jampidsus

MONITOR, Jakarta – Lembaga Studi Anti Korupsi (LSAK) mendesak Presiden segera mencopot Jaksa Agung ST.…

16 jam yang lalu

Kemnaker Petakan Kebutuhan Industri Jepang untuk Perluas Peluang Kerja bagi Tenaga Kerja Indonesia

MONITOR, Jakarta – Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) memetakan kebutuhan industri Jepang dalam upaya menyelaraskan penyiapan tenaga…

20 jam yang lalu

Komnas Haji: Skema Biaya Haji 2027 Populis tapi Berpotensi Mengganggu Keberlanjutan

MONITOR, Tangerang Selatan - Ketua Komnas Haji, Dr. H. Mustolih Siradj, S.H.I., M.H., menilai rancangan…

21 jam yang lalu