Manuver Fahri Hamzah Kritik Pemerintah Soal Divestasi Saham Freeport

Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah (dok: Rangga Monitor)

MONITOR, Jakarta – Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah tak henti melayangkan kritikan-kritikan pedas terhadap pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Kali ini, yang menjadi sorotan dia yaitu soal divestasi saham PT Freeport Indonesia sebesar 51 persen melalui PT Inalum.

Tak tanggung-tanggung, politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu menyebut bahwa kesepakatan divestasi antara Pemerintah dengan PT Freeport Indonesia bukanlah prestasi.

“Tak ada prestasi karena saham tersebut harus beli. Itu mekanisme pasar biasa. Negara berdaulat tidak selayaknya meletakkan diri serendah itu. Membungkuk serendah perseroan. Ini memalukan,” tegas Fahri melalui akun Twitter resminya @fahrihamzah, Minggu (15/7).

Fahri kembali mengingatkan soal bagaimana kasus divestasi Newmont yang kemudian membuat daerah tidak mendapatkan apa-apa, lantaran pembelian yang berasal dari utang dan kemudian harus berakhir dengan saham yang dijual kembali.

“Ingatlah kasus divestasi Newmont, utang membuat daerah tak dapat apa-apa dan akhirnya harus dijual lagi, dan sekarang akan dibeli lagi oleh perusahaan asing pasca IPO, dmn kedaulatan divestasi? Kita baru tahu kita ditipu,” sebut dia.

Karena itu, ia menilai dalam kesepakatan divestasi terhadap saham tersebut setidaknya ada dua keuntungan yang diterima Freeport secara langsung.

“Kesepakatan dengan PTFI membuat FI untung 2 hal secara langsung:

1. Bisa eksport konsentrat

2. Dapat jaminan perpanjangan operasi dan tak perlu bayar kerugian negara

Semua ini keuntungan seketika kaum kapitalis itu,” papar politikus PKS itu.

Sementara itu, terkait perubahan rezim KK (Kontrak Karya) menjadi IUP (Ijin Usaha Pertambangan), pembangunan smelter, divestasi saham, perubahan besaran royalti dan luas wilayah penambangan adalah untuk mematuhi UU Minerba, bukan perpanjangan KK. Ini nego apa?.

“Pembahasan perpanjangan KK mestinya dilakukan oleh pemerintahan terpilih tahun 2019, atau 2 tahun sebelum KK berakhir (2021). Apa yang diburu? Rakyat berhak tahu apakah ini ada hubungan dengan Pemilu? atau dukungan negara tertentu?,” tanyanya.