PEMERINTAHAN

Pengelolaan Limbah Jadi Pertimbangan Penting Perpanjangan IUPK

MONITOR, Jakarta – Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Igansius Jonan menegaskan kepada PT Freeport Indonesia (PT FI) bahwa perpanjangan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) Operasi Produksi 2×10 tahun dapat diberikan setelah Kementerian ESDM mendapatkan rekomendasi dari Kementerian Lingkungan Hidup Dan kehutanan (KLHK).

Penegasan tersebut diutarakan Menteri Jonan usai penandatangan Pokok-Pokok Perjanjian Divestasi Saham PT Freeport Indonesia (PTFI), di Kantor Kementerian Keuangan Jakarta, Kamis (12/7).

“Satu catatan penting, untuk mendapatkan perpanjangan 2×10 tahun itu persyaratannya harus sudah ada rekomendasi tertulis dari Ibu Menteri KLHK, karena itu disyaratkan di Undang-Undang Minerba (Mineral dan Batubara) bahwa perpanjangan itu bisa diberikan dengan rekomendasi dari Kementerian Lingkungan hidup atau tidak ada masalah dengan lingkungan yang serius yang tidak ditangani PT FI,” lanjut Jonan.

Menanggapi hal tersebut, Menteri LHK, Siti Nurbaya mengatakan, pihaknya akan terus memantau perkembangan perbaikan lingkungan di salah satu tambang terbesar dunia itu. “Harapan kita, Pemerintah dan masyarakat sama, atas penguasaan saham mayoritas PT FI oleh PT Inalum, kita mengharapkan pengelolaan lingkungan PT FI akan terus ditingkatkan,” ujar Siti.

Sebagai pengelola tambang terbesar di dunia lanjut Siti, PT FI dipercaya mampu menjaga keberlanjutan penanganan lingkungan terdampak dan KLHK sudah cukup lama mengawasi pengelolaan lingkungan PT FI. “KLHK akan terus mengikuti perkembangannya bahwa sejak bulan September, Oktober tahun lalu Kementerian LHK sudah mengikuti dan bersama-sama mengambil langkah-langkah perbaikan dan kita ikuti juga PT FI telah melakukan langkah-langkah perbaikan dalam penanganan lingkungan ini akan terus kita lakukan,” lanjut Siti.

Pengelolaan lingkungan dalam kegiatan pertambangan PT FI di tambang Grasberg Papua telah menghasilkan limbah tailing yang cukup besar, karena itu pengelolaan lingkungan sesuai dengan tata cara penambangan yang baik (Good Mining Practice) menjadi hal yang prinsip untuk mendapatkan persetujuan perpanjangan operasi produksi perusahaan pertambangan, dalam hal ini PT FI.

Recent Posts

Wamenhaj Imbau Jemaah Umrah Tidak Menggunakan Maskapai Transit Singapura dan Malaysia

MONITOR, Jakarta - Wakil Menteri Haji dan Umrah Dahnil Anzar Simanjuntak mengimbau jemaah umrah Indonesia…

3 jam yang lalu

Menteri Maman Perluas Peluang Wirausaha Kalbar melalui Bursa Wirausaha Unggulan

MONITOR, Pontianak - Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memperluas peluang kewirausahaan di Kalimantan…

4 jam yang lalu

Menag Suarakan Diplomasi Keagamaan Global di Internasional Sant’egidio Assisi

MONITOR, Jakarta - Menteri Agama yang juga Imam Besar Masjid Istiqlal, Nasaruddin Umar, akan menghadiri…

23 jam yang lalu

Kemnaker Buka Pendaftaran Peserta MagangHub Batch 3 pada 27 Oktober

MONITOR, Jakarta — Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) membuka pendaftaran calon peserta Program Magang Nasional (MagangHub) Batch…

24 jam yang lalu

Wamen Helvi: Jambore Kumitra Kalsel Perluas Akses Pembiayaan dan Pasar UMKM

MONITOR, Banjarmasin – Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) menggelar Jambore Kumitra 2026 di…

24 jam yang lalu

Kemenag Siapkan Lima Program untuk Perkuat Masa Depan Santri dan Pesantren

MONITOR, Jakarta - Kementerian Agama mempersiapkan lima program untuk memperkuat masa depan santri dan pesantren.…

3 hari yang lalu